SOLOPOS.COM - Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi di Jakarta, Jumat (23/1/2015). (Rahmatullah/JIBI/Bisnis)
KPK Vs Polri kian meruncing. Sejumlah pihak menilai peristiwa yang terjadi merupakan adu kuat institusi penegak hukum.
Solopos.com, JAKARTA–Kalangan anggota dewan dan praktisi hukum menilai penangkapan Bambang Widjojanto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan adu kuat dua institusi penegak hukum negara.
Asrul Sani, anggota Komisi III DPR, mengatakan tidak bisa dipungkiri penangkapan Bambang itu terjadi setelah KPK menetapkan calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka. “Mereka adu kuat, saling kunci. Sekarang, kartu truf mereka keluarkan,” katanya, Jumat (23/1/2015).
Untuk saat ini, paparnya, seluruh anggota komisi hukum di DPR masih menunggu perkembangan kasus yang melibatkan person dua institusi itu.
Untuk saat ini, paparnya, seluruh anggota komisi hukum di DPR masih menunggu perkembangan kasus yang melibatkan person dua institusi itu.
“Selanjutnya, panja penegakan hukum akan membuat pansus untuk menyelesaikan kasus ini.”
Tantowi Yahya, politikus Partai Golkar, mengaku kalangan dewan masih menghimpun alasan penangkapan Bambang meski sudah ada pernyataan perihal rekayasa kesaksian kasus Pilkada Kotawaringin Barat.
Meski demikian, penangkapan Bambang itu sarat dengan nuansa balas membalas. KPK menetapkan salah seorang dari keluarga polri sebagai tersangka. Kemudian polri melakukan penangkapan kepada keluarga KPK.
“Jadi, apapun alasan nanti yang akan disampaikan oleh Polri, suasana yang ditangkap publik ya seperti itu,” katanya.
Sat ini, kalangan dewan dan praktisi politik menuntut kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan konflik antarlembaga ini.
“Konflik ini adalah sesuatu yang kurang sehat dalam proses berbangsa bernegara.”
Jimly Asshidiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus pakar hukum dan tata negara, meminta kepada Jokowi untuk segera turun tangan.
Pasalnya, saat ini, penetapan tersangka Budi Gunawan sudah memasuki ranah politik yang mengakibatkan antarinstitusi penegak hukum saling serang.
“Ini tidak bagus, jadi Jokowi harus segera turun tangan,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler.
Menurutnya, Jokowi jangan sampai menunggu polemik calon kapolri yang sarat dengan politik itu bisa berdampak pada memburuknya situasi politik di Tanah Air.
“Jika terlambat, bisa seperti kisah Cicak Buaya. Jokowi harus segera menginisiasi pertemuan dengan sejumlah pihak. Langkah selanjutnya, terserah Jokowi.