SOLOPOS.COM - Tjahjo Kumolo dan Megawati Soekarnoputri (Dok/JIBI/Solopos)
KPK vs PDIP menjadi polemik setelah muncul tudingan bahwa Abraham Samad pernah menemui elite PDIP. Mantan Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo, memberi pengakuan lain.
Solopos.com, BOGOR — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengaku hanya pernah bertemu dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, dalam forum resmi. Dia mengaku tak banyak tahu soal penjaringan cawapres Joko Widodo (Jokowi) saat Pilpres 2014.
“Saya tidak pernah ketemu empat mata dengan dia, pasti kalau ketemu beliau di acara-acara resmi, ada staf KPK nya,” ujar Tjahjo Kumolo seusai rakor dengan bupati wilayah Sumatra di Istana Bogor, Kamis (22/1/2015).
Sebelum menjadi Mendagri, Tjahjo Kumolo merupakan Sekjen PDIP yang terlibat sebagai ketua tim pemenangan Jokowi-JK. Hal ini berbeda dengan Plt. Sekjen PDIP (waktu itu jadi Wakil Sekjen), Hasto Kristiyanto, yang mengaku bertemu dengan Abraham Samad setelah penetapan Jusuf Kalla sebagai cawapres.
Sebelumnya, Hasto mengusulkan KPK membentuk komite etik setelah menuding Ketua KPK Abraham Samad melakukan pertemuan dengan elite partai politik jelang Pilpres 2014. Saat itu, Abraham Samad memang masuk bursa cawapres Jokowi.
Meskipun waktu itu menjabat sebagai Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo mengaku tidak pernah mendengar kabar tentang penjaringan calon cawapres Jokowi oleh partai pengusung. “Enggak dengar saya, sebagai sekjen enggak dengar karena partai enggak pernah membahas soal itu,” jelasnya.
Tjahjo Kumolo menolak berkomentar lebih jauh tentang sikap PDIP tentang Abraham Samad yang belakangan menjadi sorotan karena menetapkan calon tunggal Kapolri Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai tersangka kasus gratifikasi dan kepemilikan rekening tidak wajar. “Saya nonaktif di partai, tanya pak Hasto saja.”
Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi, dalam jumpa persnya di Gedung KPK, Kamis sore, mengatakan pertemuan pimpinan KPK dengan elite parpol tak bisa langsung dianggap sebagai pelanggaran etik. Harus jelas substansi pertemuan tersebut dan apa yang dibahas.
“Isi pertemuannya apa? Kalau menghadiri pernikahan pesta anak elite parpol misalnya, yang menjadi pertanyaan adalah apa substansi pertemuan itu sehingga baru bisa disebut itu halal atau haram,” kata Johan Budi.
Menurut Johan, sangat mungkin pimpinan KPK bertemu elite parpol dalam acara tertentu. Misalnya, saat ketua KPK diundang melakukan sosialisasi yang dihadiri pengurus parpol. “Tidak hanya Pak Abraham dan Pak Bambang, tapi juga Pak Zulkarnain juga.”