JAKARTA – Upaya beberapa pihak untuk melemahkan atau mendelegitimasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 2012 terus datang. Mulai dari revisi Undang-undang KPK yang dinilai melemahkan sampai berkurangnya penyidik KPK karena tidak diperpanjang oleh Polri. Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto harus ada jaminan bahwa upaya delegitimasi tersebut mengancam eksistensi KPK.

“Eksistensi yang menjadi penting dan menarik ialah KPK selalu ingin didelegitimasi kewenangannya. Mau dipisah penyidikan sama penuntutuan, hanya disuruh pencegahan saja, mau diambil kewenangan penyadapan. Sekarang harus ada jaminan bahwa delegitimasi-delegitimasi terhadap berbagai kewenangan KPK berpengaruh langsung terhadap eksistensi KPK,” ujar Bambang di Gedung KPK kepada Bisnis.com, Minggu (25/11/2012).

Menurut Bambang apabila upaya delegitimasi tersebut dikehendaki oleh sebagian orang, maka akan terjadi pemnadulan terhadap lembaga anti korupsi ini. Sehingga sebagian orang tersebut ingin kinerja KPK semakin buruk kedepannya.

Menyoal eksistensi, Bambang menilai ada hubungannya dengan dukungan yang berpengaruh terhadap hal tersebut. Seperti sumber daya manusia dan juga dana yang dibutuhkan oleh KPK untuk menjalankan tugasnya. “Kalau dana keberadaan gedung diberikan tapi dana-dana penting untuk meningkatkan pemberantasan korupsi tidak diberikan, sama saja memberikan suatu yang fisik tapi strategic program tidak dikasih, eksistensi lembaga jadi bermasalah juga,” tutur Bambang.

Ia pun berharap masyarakat selalu mendukung karena mempunyai peranan yang sangat penting. Begitu juga dukungan dari pada ahli agar eksistensi KPK tetap terjaga, karena menurutnya KPK bekerja untuk masyarakat.

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif