Baca Juga: Waduh! Disuruh Isolasi, Keluarga Pasien Positif Covid-19 Di Jatipuro Karanganyar Malah Keluyuran
SOLOPOS.COM - Komisioner KPAI, Retno Listyarti. (detik.com)
Solopos.com, JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar sekolah mulai menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM). Namun, KPAI menegaskan pentingnya penerapan protokol kesehatan perlu dikedepankan.
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, mengatakan kehidupan anak harus diprioritaskan. "Karena bagi KPAI hak hidup nomor 1, hak sehat nomor 2, dan hak pendidikan nomor 3. Kalau anaknya masih sehat dan hidup maka ketertinggalan materi pelajaran masih bisa dikejar. Kalau anaknya sudah dipinterin terus sakit dan meninggal, kan sia-sia. Anak Indonesia yang meninggal karena Covid-19 sudah tertinggi se-Asia Pasifik," ujarnya kepada wartawan, Selasa (8/6/2021).
Ia menyarankan agar pembelajaran di sekolah tidak langsung dua kali dalam sepekan. Cukup sekali sepekan untuk tahap awal.
"Terkait jumlah siswa 25 persen saja dan hanya 2 jam PTM sehari KPAI justru mendukung. Ini memudahkan pengawasan guru terhadap anak-anak yang tak patuh protokol kesehatan [prokes]. Ini semacam latihan bagi anak-anak untuk mengubah perilaku di sekolah pada masa pandemi," kata Retno.
"Terkait jumlah siswa 25 persen saja dan hanya 2 jam PTM sehari KPAI justru mendukung. Ini memudahkan pengawasan guru terhadap anak-anak yang tak patuh protokol kesehatan [prokes]. Ini semacam latihan bagi anak-anak untuk mengubah perilaku di sekolah pada masa pandemi," kata Retno.
"KPAI malah menyarankan satu hari saja per minggu di awal PTM. Setelah sebulan sampai 2 bulan PTM dan anak-anak menunjukkan kepatuhan pada prokes, baru boleh ditambah 2x seminggu," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menginstruksikan sekolah tatap muka dibuka dengan kapasitas 25% dan masuk hanya dua kali dalam seminggu. Jokowi ingin rencana sekolah tatap muka itu dijalankan dengan sangat hati-hati.
"Bapak Presiden tadi mengarahkan pendidikan tatap muka yang nanti dimulai itu harus dijalankan dengan ekstrahati-hati, tatap mukanya dilakukan tatap muka terbatas. Terbatasnya itu apa, pertama hanya boleh maksimal 25 persen dari murid yang hadir, tidak boleh lebih dari dua hari seminggu, jadi seminggu hanya dua hari boleh melakukan maksimal tatap muka. Kemudian setiap hari maksimal hanya dua jam," ujar Budi.
Lebih lanjut, KPAI juga menyarankan agar sekolah tatap muka hanya dilakukan di wilayah yang positivity rate di bawah 5%. Tentu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.
"Kalau KPAI menyarankan tidak buka sekolah di wilayah yang positivity rate di atas 5%, kalau wilayah yang di bawah 5% kami dorong di buka dengan pemberlakuan prokes/SOP yang ketat. Di wilayah-wilayah kepulauan kecil justru kami saran buka tapi dengan prokes," ujarnya.
Sementara itu, Komisi X DPR RI setuju dengan kebijakan Presiden Jokowi soal PTM. Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mengatakan hal itu karena kondisi Covid-19 di Indonesia masih mengkhawatirkan.
"Prinsipnya kita setuju, kita menganggap apa yang dilontarkan oleh Pak Presiden sebagai langkah antisipasi yang akhir-akhir ini Covid-19 posisinya lagi naik, jadi kita bisa pahami opsi dari Pak Presiden seminggu hanya dua hari dan hanya dua jam," kata Syaiful, Senin.
Baca Juga: Gibran Lewati 100 Hari Jadi Wali Kota Solo, Ini Sederet Masukan Dari Rudy
Menurutnya, perlu ada satgas Covid-19 internal di sekolah. Satgas ini berfungsi untuk menjalin koordinasi dengan pihak terkait.
"Hasil rapat kami dengan Kemendikbud, kami mendorong sebagai langkah antisipasi, bahwa kita sedang memasuki adaptasi baru dunia pendidikan kita. Kami minta Kemendikbud (membuat) satgas internal di sekolah-sekolah masing. Satgas internal ini yang nanti dia yang melakukan pengorganisasian di sekolah masing-masing supaya sesuai dengan prokes, kedua supaya bisa menjadi tempat untuk membangun koordinasi dan kolaborasi dengan pihak terkait," ucapnya.
Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, meminta hanya sekolah di zona amah saja yang boleh menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Menurutnya, pemerintah daerah diminta aktif melaporkan kondisinya.
"Kita sudah minta yang dibuka hanya daerah yang aman. Artinya kondisi daerah juga sangat perlu diperhatikan. Pemda yang paham daerahnya," ujar Dede Yusuf.
Dede menerangkan pembelajaran tatap muka harus segera dilakukan. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi learning loss. "Jadi memang ini adalah cara memulai kembali proses belajar mengajar yang tertunda selama ini," katanya.