SOLOPOS.COM - Terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto menunduk dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/12/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A)
Permohonan justice collaborator terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto terancam kandas.
Solopos.com, JAKARTA — Permohonan justice collabolator Setya Novanto terancam tidak bisa dikabulkan oleh KPK. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa dalam rangkaian persidangan korupsi pengadaan e-KTP, terdakwa Setya Novanto belum memberikan informasi yang signifikan.
“Bahkan yang ada adalah berbagai penyangkalan,” paparnya hari ini, Senin (29/1/2018).
Dengan demikian, lanjutnya, jika mengacu pada Undang-Undang (UU) Perlindungan Saksi dan Korban dan peraturan bersama penegak hukum serta surat edaran Mahkamah Agung tentang justice collabolator, KPK harus mencermati berbagai fakta tersebut sebelum mengabulkan permohonan Novanto.
Dalam mengabulkan permohonan justice collabolator, KPK akan menilai apakah seorang terdakwa telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan. Keterangan dan bukti itu harus membantu penyidikan dan penuntut umun dapat mengungkap tindak pidana terkait secara efektif.
Tidak hanya itu, terdakwa pun mesti mengungkap pelaku lainya yang memiliki peran lebih besar atau mengembalikan aset hasil suatu tindak pidana. Atas bantuanya tersebut, maka terhadap terdakwa yang mau bekerja sama, KPK akan mengabulkan permohonannya agar bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam amar putusannya.
Seperti diketahui, Setya Novanto telah mengajukan permohonan justice collabolator kepada KPK. Dalam persidangan pekan lalu, dia menyatakan akan memberikan daftar nama para pihak yang turut menikmati aliran dana korupsi proyek e-KTP.