SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
<p><strong>Solopos.com, JAKARTA</strong> — Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Wiranto menyinggung terkait rencana membentuk kembali Komando Operasi Khusus Gabungan <a href="http://news.solopos.com/read/20180516/496/916689/jokowi-restui-koopssusgab-anti-teror-kopassus-paskhas-berantas-teroris" target="_blank">(Koopssusgab) TNI</a> sebagai langkah penanggulangan masalah terorisme.</p><p>Menurut Wiranto, dalam memberantas terorisme harus dilakukan secara total. Sebelumnya, pada saat posisi Panglima TNI dijabat Jenderal TNI Moeldoko pada 2015, pasukan gabungan itu pernah dibentuk sebagai satuan antiteror.</p><p>Pasukan antiteror tersebut diisi prajurit-prajurit pilihan dari satuan-satuan khusus di tubuh TNI yaitu Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Satbravo TNI AU. Moeldoko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan sempat mengatakan, gabungan pasukan khusus tersebut saat itu dibekukan.</p><p>Namun pasca terjadinya <a href="http://news.solopos.com/read/20180516/496/916601/polri-pelaku-teror-di-mapolda-riau-kelompok-nii" target="_blank">teror baru</a>-baru ini Moeldoko sempat mewacanakan mengaktifkan kembali Koopssusgab dan mengklaim presiden sudah tertarik. Sementara itu Wiranto mengatakan terkait Koopssusgab adalah masalah teknis yang tak perlu diperbincangkan dengan masyarakat.</p><p>“Nanti kalau masalah teknis dibincangkan, dibicarakan, pada pihak yang enggak ngerti, jadi masalah baru. Tetapi ingatlah bahwa dalam rangka melawan teroris ini harus total,” ujarnya rapat koordinasi khusus setingkat menteri terkait <a href="http://news.solopos.com/read/20180516/496/916540/4-penyerang-mapolda-riau-tewas-ditembak-polisi" target="_blank">penanganan terorisme</a> di kantornya, Jumat (18/5/2018).</p><p>Sebabnya, kata dia, masalah terorisme ini tidak bisa dihadapi hanya oleh kepolisian atau masyarakat biasa melalui sistem keamanan lingkungan. “Kalau total berarti aparat TNI juga harus kita libatkan,” terangnya.</p>