SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Kontrak Freeport Indonesia terus memancing perdebatan di luar dugaan pencatutan nama Jokowi-JK oleh Setya Novanto.
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah mengingatkan agar Indonesia tetap menjadi pihak yang paling diuntungkan dari persoalan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia di Papua.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, mengatakan Indonesia tetap harus menjadi pihak yang diuntungkan dari persoalan Freeport Indonesia saat ini. Pasalnya, selama ini negara menjadi pihak yang paling dirugikan dari beroperasinya Freeport di Papua.
“Arahnya, Indonesia harus mendapat manfaat lebih besar dari Freeport, karena selama ini dirugikan. Di luar itu, anggap saja ini perebutan antar-kelompok yang berebut daging,” kata Rizal Ramli di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/11/2015).
Rizal Ramli menuturkan seharusnya perdebatan saat ini adalah terkait apa yang akan didapat oleh masyarakat dari Freeport. Presiden Jokowi sendiri selama ini menegaskan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu harus meningkatkan royaltinya menjadi 6%-7%, lebih tinggi dibandingkan sebelumnya yang hanya 1%.
Menurutnya, Freeport Indonesia juga harus bertanggungjawab terhadap pengolahan limbahnya sebelum dibuang. Selama ini, banyak mantan Direktur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup yang mengetahui Freeport tidak mengolah limbahnya dengan baik.
“Poin selanjutnya adalah divestasi, dan Freeport wajib membangun smelter, karena undang-undang menyebutkan itu harus sudah dilaksanakan, tetapi Freeport terus menunda,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Rizal Ramli juga menyebutkan perdebatan mengenai Freeport Indonesia saat ini seperti sinetron, karena terjadi pertentangan antar-kelompok yang berebut saham perusahaan tersebut.