News
Selasa, 19 Januari 2016 - 19:30 WIB

KONTRAK FREEPORT : Maroef Sjamsoeddin Mundur dari Freeport, Fahri Hamzah Sebut Janggal

Redaksi Solopos.com  /  Adib Muttaqin Asfar  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Sejumlah haul truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Sabtu (19/9/2015). (Antara)

Kontrak Freeport Indonesia masih dalam negosiasi. Fahri Hamzah pun mencurigai mundurnya Maroef Sjamsoeddin sebagai Presdir Freeport Indonesia.

Solopos.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menyebutkan pengunduran diri Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia (PTFI) Maroef Sjamsuddin di tengah kondisi isu Freeport yang masih memanas, agak janggal. Selain masa jabatannya yang memang mau habis, tapi pengunduran diri itu tak lama setelah kedatangan Dubes AS untuk Indonesia, Robert Blake.

Advertisement

“Jadi kemunduran Maroef [Sjamsoeddin] itu betapa pentingnya, kita harus melakukan investigasi terhadap apa yang terjadi dengan Freeport. Apakah ada permainan tingkat tinggi?” ujar Fahri, Selasa (19/1/2016).

Menurut dia, kunjungan Robert Blake ke tambang Freeport Indonesia di Papua dan pengunduraan diri Maroef Sjamsoeddin menjadi tanda tanya besar. Apalagi, sebelumnya, Chairman Freeport McMoran, James Moffet (Jim Bob), mengundurkan diri dan waktunya tidak jauh berbeda. “Kartu apa yang mau dimainkan Freeport? Itu dianggap sukses atau gagal? Ini jadi tanda tanya besar,” sebut politikus PKS ini.

Untuk itu, kondisi ini tidak bisa didiamkan oleh pemerintah. Justru hal ini harus menjadi langkah awal untuk mengambil keputusan secara menyeluruh dalam melihat operasional Freeport di Papua ke depannya. Karena itu, Fahri sangat mendesak agar dilakukan investigasi.

Advertisement

“Untuk DPR sendiri, untuk masa sidang ini kami ingin mengecek, ada apa di belakang renteyan kwjadian ini. Bisa saja kami bentuk Pansus,” tegas dia.

Kalau itu dibentuk, kata dia, nantinya Pansus dapat mengusulkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit dan investigasi.
“Misalnya, ada laporan berapa yg sudah diekploitasi Freeport. Siapa saja yang pegang saham, bisa diinvestigasi pembagian secara proporsional bagi Papua dan masyarakat sekitar bagaimana? Jadi nanti semua serahkan ke BPK,” tegas dia.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif