SOLOPOS.COM - Ilustrasi elpiji (JIBI/Solopos/Dok)
Solopos.com, SOLO—Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Solo berencana mengajukan rekomendasi pengaturan konsumsi elpiji oleh masyarakat dan pengusaha.
Hal tersebut diperlukan supaya tidak ada penyalahgunaan elpiji, khususnya 3 kilogram (kg) dan 12 kg.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Solo, Ismet Inono, menyampaikan pihaknya berencana mengajukan rekomendasi pengaturan konsumsi elpiji kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Solo untuk dijadikan peraturan daerah (perda).
Selain itu, pihaknya juga berencana mengajukan rekomendasi tersebut kepada TPID provinsi. Hal tersebut supaya pengendalian melalui perda tidak hanya di Solo tapi juga seluruh Jateng mengingat fenomena tersebut terjadi di semua wilayah.
Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, mengakui elpiji memang memiliki banyak celah untuk disalahgunakan oleh pihak tertentu. Apalagi saat ini ada wacana pemerintah menaikkan harga elpiji 12 kg sehingga perlu ada antisipasi penggunaan elpiji.
Antisipasi tersebut diperlukan supaya elpiji yang seharusnya untuk kalangan rumah tangga, khususnya elpiji 3 kg, tidak digunakan untuk industri.
“Saat ini kami hanya bisa mengimbau supaya pengusaha tidak memanfaatkan penderitaan rakyat dengan menggunakan elpiji 3 kg dan 12 kg. Oleh karena itu, sanksi pun belum bisa diberikan. Tapi kalau ada rekomendasi pembuatan perda mengenai pengaturan konsumsi elpiji, akan kami tindak lanjuti hal tersebut,” ungkap Rudy saat ditemui wartawan seusai acara Halal bi halal TPID Solo di Diamond Restaurant, Selasa (12/8/2014).
Rudy menyampaikan apabila perda tersebut sudah ada, pengawasan ketat dan pemberian sanksi kepada pengusaha nakal akan bisa dilakukan. Namun pelaku usaha mikro, kecil dan menengan (UMKM) masih tetap diperbolehkan menggunakan elpiji 3 kg.
a mampu mengefisienkan penggunaan BBM [bahan bakar minyak]. Kalau pengaturan berhasil dan jumlah solar cukup hingga akhir tahun, harga BBM tidak akan naik,” ujarnya.