SOLOPOS.COM - Para pendukung Partai Golkar hasil Munas Bali bersorak bersama seusai sidang putusan terkait dualisme kepengurusan Partai Golkar di PTUN Jakarta, Senin(18/5/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Rosa Panggabean)
Konflik Partai Golkar dimenangi Ical.
Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono (tengah) membetulkan kaca mata saat menghadiri sidang putusan sengketa kepengurusan Partai Golkar di PTUN Jakarta, Senin(18/5/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Rosa Panggabean)
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Senin(18/5/2015), membatalkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang mengakui kepengurusan Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono. Partai Golkar hasil Pertemuan Nasional (Munas) di Ancol yang memilih Agung Laksono sebagai ketua umum itu adalah sempalan dari Partai Golkar yang menggelar Munas di Bali.
Para pendukung Partai Golkar hasil Munas Bali melakukan sujud syukur bersama seusai sidang putusan terkait dualisme kepengurusan Partai Golkar di PTUN Jakarta, Senin(18/5/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Rosa Panggabean)
Ketua Fraksi Golkar versi Munas Bali Ade Komaruddin (tengah) bersama sekretaris fraksi Bambang Soesatyo (ketiga dari kanan), anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Titiek Soeharto (kedua kanan) dan anggota Fraksi Partai Golkar lainnya merayakan kemenangan sengketa kepemimpinan Partai Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin(18/5/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Rosa Panggabean)
Dengan putusan PTUN itu, hanya Partai Golkar orisinal pimpinan Aburizal Bakrie (Ical) yang diakui negara. Hal itu bertentangan dengan sikap pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo yang mengakui dua Partai Golkar.
