SOLOPOS.COM - Petugas kepolisian dan TNI membawa kantong berisi jenazah teknisi tower telekomunikasi PT Palapa Timur Telematika (PTT) setibanya di RSUD Timika, Papua, Senin (7/3/2022). Tim Operasi Damai Cartenz 2022 berhasil mengevakuasi delapan korban penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Jenggeran, Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak, Papua pada Rabu (2/3/2022). ANTARA FOTO/Saldi Hermanto/wpa/rwa.
Solopos.com, JAKARTA — Peneliti Pusat Penelitian Kewilayahan (P2W) BRIN, Cahyo Pamungkas menjelaskan mengapa pendekatan keamanan terus-menerus dilakukan pemerintah pusat terkait masalah Papua. Menurutnya, hal tersebut tak terlepas dari kepentingan pemerintah dalam ekspansi ekonomi di Papua.
Pada Rabu (2/3/2022) terjadi insiden penembakan di Kamp Palapa Timur Telematika (PTT) di Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak, Papua oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menewaskan delapan orang.
“Pemerintah saat ini sedang melanjutkan resentralisasi kekuasaan untuk mendukung pembangunan ekonomi. Ujung-ujungnya menurut saya untuk melancarkan ekspansi ekonomi, terutama di Papua,” ujar Cahyo kepada Bisnis dan dikutip Solopos.com, Senin (7/3/2022).
Baca Juga: TNI dan Polri Bersatu Buru Pembantai 8 Karyawan PTT di Papua
Baca Juga: TNI dan Polri Bersatu Buru Pembantai 8 Karyawan PTT di Papua
Menurutnya, rezim Jokowi yang dilahirkan lewat reformasi tidak mengalami perubahan wataknya dalam pendekatan soal Papua, yaitu cara-cara militeristik.
“Rezim saat ini memang sedang mereduksi demokrasi itu sendiri,” ucapnya.
“Papua Roadmap sendiri sejak 2008, ada masalah KKN, HAM, pelurusan sejarah. Pemerintah memang melakukan pembangunan, tapi tidak berasas kebudayaan masyarakat Papua. Tidak menyasar pada orang Papua,” jelasnya.
Baca Juga: Gerombolan Pembantai Karyawan PTT Papua Dipimpin Terry Aibon
Pemerintah, kata Cahyo, memang melakukan afirmasi. Salah satunya dengan memberikan beasiswa untuk warga Papua hingga ke pendidikan tinggi.
Afirmasi lainnya juga menyasar pada warga Papua diberikan keleluasaan menjadi pejabat struktural pemerintah.
“Namun, orang-orang Papua tidak memperoleh pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan yang merata. Afirmasi lainnya jadi bupati, wali kota, gubernur. Namun, SDM-nya tidak diafirmasi. Dibangun hanya fisik, SD, rumah sakit, tapi tidak ada dokter, perawat, guru. Intinya pelayanan publiknya tidak dibangun yang elementer itu,” paparnya.