SOLO – Proses rekonsiliasi antara dua raja di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat merupakan bagian dari proses politik terkait Pilkada DKI, di mana Walikota Solo Joko Widodo menjadi salah satu kandidat gubernur.

Demikian penafsiran dari pengamat sejarah UNS, Sudarmono, saat berbicara dalam Rembug Soloraya yang digelar SOLOPOS dan SOLOPOS FM, Selasa (22/5/2012). Sudarmono menilai langkah rekonsiliasi di mana Jokowi terlihat sangat terlibat dalam proses tersebut merupakan langkah untuk meredam konflik yang bisa mengganggu proses pemenangan Pilkada.

“Ketika terjadi bentrokan di Gandekan, Pak Jokowi menyatakan bahwa ada partai politik di balik peristiwa itu. Nah, kali ini ganti Jokowi yang berupaya meredam konflik dengan langsung melaksanakannya di Jakarta,” ujar Sudarmono. Proses penghadiran dua raja Solo di Jakarta adalah langkah untuk menetralisasi potensi konflik di daerah.

Sementara dalam kesempatan yang sama Ketua Lembaga Hukum Keraton Surakarta KP Eddy Wirabhumi menyebut bahwa adanya undangan proses rekonsiliasi yang dialamatkan kepada PB XIII Hangabehi sempat menimbulkan kebingungan di kalangan Keraton. Soalnya menurut dia, dalam undangan tersebut tercantum tulisan turut mengundang Jokowi dan Ahok. “Kami bingung, ada apa ini, kenapa Sinuhun jadi diseret dalam proses politik,” katanya.

Eddy menambahkan, pihaknya secara pribadi mendukung adanya proses rekonsiliasi. Namun ditegaskannya, proses rekonsiliasi yang kini terjadi lebih pada PB XIII dengan adiknya, tidak lain dari itu.

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif