News
Minggu, 14 September 2014 - 15:17 WIB

KONFLIK INTERNAL PPP : Rencana Muktamar PPP Bikinan Suryadharma Ali Diprediksi Gagal

Redaksi Solopos.com  /  Adib Muttaqin Asfar  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Dok/JIBI/Harian Jogja)

Solopos.com, JAKARTA — PPP kubu Suryadharma Ali berencana menggelar Muktamar pada Oktober 2014 untuk melakukan pergantian ketua umum. Namun Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PPP, Zarkasih Nur, meragukan muktamar PPP itu akan terwujud.

“Jadi kalau nanti ini [gelar muktamar] berat. Feeling saya, karena ini kaitannya beliau sudah dengan KPK, daerah belum tentu mau datang,” ujar Ketua MPP PPP, Zarkasih Nur, kepada Detik, Minggu (14/9/2014).

Advertisement

Menurutnya, muktamar PPP sebagai forum musyawarah tertinggi partai harus dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 wilayah. Sementara melihat dari kecenderungan politik semua daerah, kata mantan menteri koperasi ini, semuanya menghendaki agar Suryadharma Ali legawa menyerahkan kekuasaannya sesuai dengan keputusan Rapat Harian DPP PPP yang memberhentikannya beberapa waktu lalu.

“Hari ini saja rapimnas yang akan datang itu dari semua pimpinan wilayah. Jadi mukernas sebenarnya. Di wilayah yang dukung Emron Pangkapi [Plt. Ketua Umum PPP] dan kawan-kawan itu sudah 26 wilayah. Apalagi konstitusi partai itu muktamar selambat-lambatnya Oktober 2015,” ucapnya.

Sebelumnya, Suryadharma Ali bereaksi atas penggulingannya dengan memecat 15 pengurus DPP PPP dan membentuk kepengurusan baru. PPP pimpinan Suryadharma Ali pun berencana menggelar muktamar. “Sesuai konstitusi dan keputusan Mukernas Bogor, kita segera muktamar. Ya, Oktoberlah,” kata Syaifullah Tamliha, Sekjen PPP yang baru saja diangkat Suryadharma, Sabtu (13/9/2014) kemarin.

Advertisement

Syaifullah Tamliha mengatakan Suryadharma Ali memang sudah ingin kepengurusannya segera diakhiri lewat muktamar. Oleh karenanya, dia heran Romi cs malah ingin menggulingkan Suryadharma dengan jalan pemecatan. Bahkan dalam muktamar nanti, SDA juga akan menyerahkan keputusan soal kepemimpinan baru dan arah koalisi PPP ke pengurus daerah.

Dia menegaskan tak ada upaya untuk mempengaruhi pengurus agar bertahan di koalisi Merah Putih. “Kita biarkan cabang kabupaten seluruh kota Indonesia, DPW seluruh Indonesia, untuk menentukan partai ini dibawa ke mana, apakah mau ke Jokowi-JK ataukah Merah Putih, secepatnya,” ujarnya.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif