SOLOPOS.COM - Ilustrasi rapat paripurna DPR (Abdullah Azzam/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA — Buntut ricuh di Rapat Paripurna DPR yang diwarnai aksi banting meja, Selasa (28/10/2014), belum usai. Ketua Umum DPP PPP hasil muktamar VIII Surabaya, Muhammad Romahurmuziy, menegaskan Fraksi PPP DPR RI menarik semua daftar nama anggota fraksinya untuk mengisi anggota komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) yang telah diterima pimpinan DPR, karena dinilai bukan daftar nama yang sah.
“Kami sudah menegaskan kepada pimpinan DPR RI, menarik semua daftar nama tersebut,” kata Romahurmuziy pada rapat pimpinan nasional (Rapimnas) I PPP di Jakarta, Selasa malam.
Romy, panggilan Romahurmuziy juga menegaskan, dirinya sudah menginstruksikan kepada seluruh anggota fraksi PPP DPR RI untuk tidak menghadiri rapat paripurna penatapan pimpinan komisi dan AKD, pada Rabu (29/10/2014) hari ini.
“Kalau masih ada anggota Fraksi PPP yang hadir pada rapat parinurna besok, itu artinya tidak mengindahkan instruksi DPP PPP, sehingga akan diberikan sanksi. Ada beberapa tingkatan sanksi, sampai yang terberat yakni diberhentikan dari anggota DPR RI,” katanya.
Romy menegaskan, FPPP DPR RI menarik semua daftar nama anggota fraksinya karena bukan diusulkan oleh pihak yang resmi dan diputuskan secara sepihak oleh pimpinan DPR RI.
Keputusan pimpinan DPR RI pada rapat paripurna, Selasa, menurut dia, mengabaikan hak anggota Fraksi PPP DPR untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi. Menurutnya, hal ini bisa diadukan ke Mahkamah Kehormatan DPR RI maupun digugat melalui PTUN.
“Kami sangat menyayangkan sikap pimpinan DPR yang membuat keputusan secara sepihak dan tidak etis, karena berupaya mengabaikan keberadaan aspirasi anggota dari Fraksi PPP,” katanya.
Romy juga menilai, sikap pimpinan DPR tersebut tidak mencerminkan demokratis dan aspiratif tapi lebih mengutamakan kepentingan kelompok. DPR RI menjadwalkan akan melakukan rapat paripurna penetapan pimpinan komisi dan AKD di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Diberitakan sebelumnya, seperti dilaporkan Detik, ricuh paripurna DPR bermula dari pengesahan nama-nama alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR. Sesuai jadwal, kemarin DPR menerima nama-nama anggota AKD dari kelompok Koalisi Indonesia Hebat. Tapi di tengah sidang kericuhan terjadi. Saat itu, pimpinan DPR memilih dan mengesahkan nama-nama anggota dari Fraksi PPP yang diajukan kubu Suryadharma Ali.
Anggota DPR dari Fraksi PPP dari kubu Romy sontak melancarkan protes. Mereka meminta pimpinan DPR mencabut daftar nama itu. Pimpinan DPR tak menggubris. Anggota Fraksi PPP, Hasrul Azwar, kemudian menghampiri meja pimpinan dan menyerahkan berkas dari Kementerian Hukum dan HAM yang mengesahkan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum PPP.
Tapi pimpinan DPR tak juga mencabut daftar nama alat kelengkapan dewan dari PPP yang sudah disahkan. Dengan marah Hasrul Azwarn membalikkan dua meja di hadapannya. Beberapa gelas pecah. Sejurus kemudian Hasrul, Romahurmuziy, dan beberapa anggota Fraksi PPP, meninggalkan ruang sidang paripurna melalui pintu samping. Pimpinan DPR juga keluar dan sidang paripurna ditutup.