SOLOPOS.COM - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kiri) bersama Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pemangunan (PPP) KH Maimun Zubair (kanan) menghadiri milad ke-15 Yayasan Roushon Fikr di Jombang, Jawa Timur, Sabtu (9/1/2016). (JIBI/Solopos/Antara/Syaiful Arif)
Konflik internal PPP belum menemukan titik temu meskipun kedua kubu telah dipanggil Presiden.
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang dua kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) datang ke Istana untuk menjelaskan konflik internal partai yang tak kunjung usai. Langkah serupa juga digelar kemarin terkait konflik internal Partai Golkar.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan Presiden Jokowi berharap agar dua kubu segera menyelesaikan konflik internal agar tercipta iklim demokrasi yang sehat dan bisa mendukung percepatan pembangunan. “Semangat Presiden mengajak semua partai, mengajak konsolidari internal dan tahun ini tahun percepatan pembangunan. Kita sudah masuk MEA, kita tidak boleh main-main lagi,” kata Pratikno di Istana Merdeka, Selasa (12/1/2016).
Namun, apa yang diharapkan Presiden tersebut sepertinya masih jauh dari kenyataan. Pasalnya kedua kubu Muktamar Surabaya dipimpin Romahurmuziy dan Muktamar Jakarta Djan Faridz punya metode berbeda dalam mengakhiri konflik. Emron Pangkapi mengatakan pihaknya melapor kepada Presiden untuk mengakhiri konflik internal partai dengan menyelenggarakan Muktamar Islah pada Februari mendatang di Jakarta.
“Muktamar Islah mendapat restu Presiden selambat-lambatnya dua kali empatbelas hari. Presiden mengharapkan dilaksanakan Muktamar Islah supaya pembagunan ke depan lebih baik, tidak terganggu gaduhnya politik,” ujar Emron Pangkapi seusai bertemu Presiden Jokowi.
Muktamar Islah tersebut, menurut Emron, dilaksanakan seperti halnya dengan agenda muktamar lainnya, yakni penyusunan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (ADART) dan kepengurusan baru.
Secara terpisah, Ketua Umum PPP kubu Muktamar Jakarta, Djan Faridz, menolak tegas saat ditanya rencana kubu sebelah yang akan menyelenggarakan Muktamar Islah. Menurutnya, dalam AD/ART partai tidak kenal yang namanya Muktamar Islah. “Dalam AD ART PPP tidak mengenal Muktamar Islah, tidak ada,” ujarnya.
Menurut Djan, tidak perlu dilakukan Muktamar Islah karena kepengurusan Muktamar Jakarta tinggal disahkan melalui SK Kemenkumham. Pihaknya juga membawa surat dari sesepuh PPP KH Maimun Zubair yang meminta Presiden memerintahkan Menkumham mengesahkan kepengurusan tersebut. “Alhamdulillah dari hasil pembicaraan dengan Bapak Presiden, beliau insya Allah akan minta penjelasan Menkumham terkait rencana pengesahan,” ujarnya.
Dengan langkah ini, Djan bersedia menerima Romi masuk dalam kepengurusan Muktamar Jakarta. Bahkan ia rela sowan ke rumah Romi yang berusia lebih muda demi menyelesaikan persoalan internal partai. “Saya terbuka kapanpun Romi ketemu saya, kalau perlu saya datang ke rumahnya,” ujarnya.