SOLOPOS.COM - Menkumham Yasonna H. Laoly (www.kepulauannias.com)
Konflik internal Partai Golkar melebar. Menkumham Yasonna Laoly dinilai melempar tanggung jawab ke Presiden Jokowi.
Solopos.com, JAKARTA — Kuasa hukum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Yusril Ihza Mahendra, menyayangkan jika Presiden Jokowi memutuskan islah Golkar dengan menggunakan kekuatan peraturan presiden (perpres).
Sikap itu diungkapkan Yusril Ihza Mahendra melalui akun Twitternya @yusrilihza_mhd. “Entah apa dasar hukum yang digunakan Menkumham untuk mengatakan bahwa untuk mengesahkan kepengurusan parpol gunakan Perpres,” tulisnya.
Sementara UU Parpol, jelasnya, mengatur pendaftaran pengurus parpol dilakukan ke Kemenhumkam, bukan ke Presiden. Yusril menganggap mustahil Presiden akan menerbitkan Perpres dalam mengesahkan pendaftaran pengurus parpol karena perpres berisi norma yang bersifat mengatur.
Menurutnya, perpres mustahil berisi penetapan, apalagi penetapan pengesahan pengurus parpol. “Menkumham Yasonna seperti tidak paham tugasnya sendiri, bahwa kewenangan mendaftarkan kepengurusan parpol ada pada dirinya sebagai menkumham.”
Jadi, jelasnya, Menkumham lah yang harus menerbitkan keputusan menteri (kepmen), bukan peraturan menteri (permen), tentang pencatatan pengurus parpol. “Atau bahkan bukan Presiden yang harus menerbitkan Kepres.”
Lebih lanjut, Yusril menganggap Yasonna Laoly tidak paham tugasnya dan ingin melempar tanggung jawab kepada Presiden akibat kesalahannya sendiri. “Yasonna telah keliru mengambil langkah dalam preses pencatatan pengurus parpol baik pengurus PPP maupun Golkar.”
Dengan mengatakan Presiden Jokowi akan terbitkan perpres untuk mendaftarkan kepengurusan kubu Agung Laksono, Yasonna Laoly telah mengoper bola ke Jokowi. “Akankah Jokowi menendang bola yang di oper Yasonna? Kita tunggu saja apakah Jokowi berminat atau tidak hehehe…,” tulisnya.