SOLOPOS.COM - Fungsionaris Partai Golkar didampingi Akbar Tanjung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jumat (24/7/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Nurdin Jafar)
Konflik internal Partai Golkar masih jauh dari penyelesaian. Usulan Munaslub Golkar yang menguat pun masih mendapat penolakan.
Solopos.com, JAKARTA — Usulan Munas Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar masih jauh dari kata sepakat. Pro dan kontra masih bermunculan kendati dorongan serupa sudah diungkapkan pemerintah.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Nurdin Halid, mengatakan untuk menggelar Munaslub Golkar tidaklah semudah yang dibayangkan. Menurutnya, Munaslub harus memiliki legal standing.
“Pak Ical menawarkan solusi politik dengan Munaslub, tapi enggak semudah yang kita bayangkan. Harus ada legal standing,” ujarnya saat ditemui di JCC, Senin (25/1/2016).
Dia menambahkan, sebelum menentukan Munaslub, persoalan tentang legal standing itu harus segera diselesaikan dengan Pemerintah. Namun secara pribadi, Nurdin Halid menyetujui diselenggarakannya munaslub.
“Saya cenderung, kita harus munaslub. Supaya kerikil-kerikil dalam internal Golkar cepat selesai. Saya menyerap aspirasi yg tidak nyaman dengan konflik. Kalau solusi munaslub, harus munaslub. Tapi kita harus lihat legal standing-nya apa dulu,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPD Maluku partai Golkar, Hussein Toisuta, mengatakan bahwa DPD Maluku menolak diselenggarakan Munaslub. Penolakan atas Munaslub Golkar lantaran DPD Maluku menganggap Munas Bali adalah sah dan proses hukum partai tersebut yang masih berlangsung.
“DPD Maluku menolak Munaslub, karena DPP Partai Golkar masih dalam proses pengadilan, tunggulah sampai selesai,” ujarnya saat ditemui dalam acara Rapimnas hari ketiga, Senin (25/1/2016).
Dia menambahkan bahwa DPP Golkar hasil Munas Bali sudah dianggap sah karena munas itu dihadiri oleh seluruh DPD I. Terkait penyelenggaraan Munaslub, hingga saat ini partai Golkar masih belum dapat memutuskan ada atau tidaknya Munaslub.