SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Konflik internal Partai Golkar belum usai. Namun, Rapimnas Golkar hendak mengerucutkan dukungan kubu Ical ke pemerintah.
Solopos.com, JAKARTA — Partai Golkar mengaku telah mengerucutkan pengalihan dukungan dari sebelumnya oposisi menjadi pendukung pemerintah. Ketua DPP Partai Golkar Kubu Aburizal Bakrie (Ical), Tantowi Yahya, mengatakan dukungan kepada pemerintah akan disepakati dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang digelar pada 23-24 Januari 2016 di Jakarta Convention Center.
“Arahan mendukung pemerintah sudah mengerucut,” katanya saat dihubungi, Jumat (22/1/2016). Namun demikian, Tantowi masih enggan menyebut secara detail pola dukungan yang diberikan oleh partai beringin itu.
Namun, Tantowi Yahya menekankan bahwa dukungan kepada pemerintah itu merupakan kesepakatan dari seluruh anggota serta tidak ada sangkut pautnya dengan perombakan struktur alat kelengkapan dewan yang dilakukan Setya Novanto, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Kamis (21/1/2016).
Pembahasan dukungan kepada pemerintah itu secara eksplisit sejalan dengan keinginan Ical yang sudah disampaikan dalam beberapa kesempatan. “Selain membahas penyatuan Partai Golkar, juga akan dibicarakan perihal wacana masuk dalam koalisi pendukung pemerintah,” kata Ical.
Menanggapi rencana pengalihan dukungan dari Partai Golkar, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pernah mengungkapkan bahwa partainya yang selama ini menjadi motor koalisi partai pendukung pemerintah, tidak ingin ada transaksi dalam setiap dukungan kepada Presiden Jokowi.
Toto Sugiarto, pengamat politik dari Universitas Paramadina, Jakarta, mengatakan Presiden Jokowi diprediksi belum akan merespons dukungan tersebut. Pasalnya, dukungan tersebut sebenarnya bukan merupakan dukungan bulat karena dihasilkan oleh rapimnas yang tidak disetujui oleh kubu Agung Laksono. “Dukungan itu akan menjadi polemik tersendiri,” katanya.
Namun demikian, dukungan tersebut bisa menjadi alasan bagi kubu Ical untuk islah dengan kubu Agung yang memang menghendaki Golkar berafiliasi dengan pemerintah.