SOLOPOS.COM - Calon Ketua Umum Partai Golkar Priyo Budi Santoso (kiri) dan Agung Laksono (kanan) menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Jakarta, Sabtu (6/12/2014). Munas yang diadakan oleh Presidium Penyelamat Partai Golkar itu akan melakukan pemilihan ketua umum Partai Golkar periode 2014-2019. (JIBI/Solopos/Antara/Vitalis Yogi Trisna)
Konflik internal Partai Golkar didasari pandangan politik kedua kubu yang berbeda, termasuk soal posisi di Koalisi Merah Putih (KMP).
Solopos.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta Priyo Budi Santoso mengatakan partainya “halal” keluar dari Koalisi Merah Putih, namun masa depan posisi politik partai itu baru akan dirundingkan dengan kubu Ical (Aburizal Bakrie).
“Golkar keluar dari KMP halal dilakukan tanpa harus bermaksud (pindah) ke blok baru bernama Koalisi Indonesia Hebat (KIH),” kata Priyo usai pertemuan antara kubu Agung Laksono dengan kubu Aburizal Bakrie, di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (23/12/2014), seperti dikutip Antara.
Priyo Budi Santoso yang juga juru runding kubu Agung Laksono mengatakan dalam pertemuan tersebut, semangat di antara kedua pihak sepakat menjadi mitra pemerintah. Namun, menurut dia, masih ada perbedaan tetapi hal itu semakin dekat untuk diselesaikan.
“Kami ingin posisi Golkar membimbing, mendorong, dan mendukung pemerintah. Artinya kalau pemerintah salah, maka kami kritik dan apabila benar jangan dicari kesalahannya,” katanya.
Menurut dia posisi politik Partai Golkar di masa depan akan dibahas lebih lanjut di antara kedua belah pihak pada pertemuan 8 Januari 2015.
Juru runding dari kubu ARB, Theo L Sambuaga mengakui masih ada perbedaan pandangan antara pihaknya dengan kubu Agung Laksono yang cenderung ingin berjuang sendiri atau sebagai penyeimbang. Menurut dia posisi Golkar saat ini yang masih di KMP akan didiskusikan lebih lanjut dengan kubu Agung Laksono. “Kami masih berjuang dalam KMP namun Agung Laksono lebih ke arah berjuang sendiri,” katanya.
Dia menjelaskan sikap pihaknya yang disampaikan ke kubu Agung Laksono agar posisi Partai Golkar sebagai penyeimbang, mendukung dan menjaga kebijakan pemerintah yang prorakyat, namun senantiasa kritis.