SOLOPOS.COM - Akbar Tandjung janji tetap upayakan mediasi, Senin (1/12/2014). (JIBI/Solopos/Antara/Puspa Perwitasari)
Konflik internal Partai Golkar kini melibatkan Presiden Jokowi seiring kedatangan Ketua Dewan Pertimbangan DPP Golkar Akbar Tandjung.
Solopos.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo berharap konflik internal Partai Golkar segera berakhir dengan sebaik-baiknya karena pemerintah berkepentingan terhadap kekuatan partai politik dalam kehidupan bernegara.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan DPP Golkar Akbar Tandjung seusai bertemu dengan Presiden Jokowi—sapaan akrab Joko Widodo—di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu (7/1/2015). Akbar datang seorang diri ke Istana dalam rangka mengucapkan selamat atas terpilihnya Jokowi sebagai presiden. Sepulang bertemu Jokowi itu, Akbar justru mendapatkan amanat penyelesaian konflik internal Partai Golkar.
“Beliau mengatakan, Pak Akbar, ’bagaimana [konflik internal partai] Golkar diselesaikan sebaik-baiknya secara kekeluargaan bersama tentunya dengan atauran-aturan yang selama ini menjadi acuan’,” kata Akbar menirukan Jokowi.
“Beliau mengatakan, Pak Akbar, ’bagaimana [konflik internal partai] Golkar diselesaikan sebaik-baiknya secara kekeluargaan bersama tentunya dengan atauran-aturan yang selama ini menjadi acuan’,” kata Akbar menirukan Jokowi.
Akbar juga menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa partai sedang menyiapkan negosiasi antara Partai Golkar produk Munas Bali dan Munas Ancol Jakarta. Direncanakan, pertemuan Kamis (8/1/2015) besok disepakati islah di antara kedua kubu.
Agung Laksono Menyusul
Tidak lama setelah Akbar Tandjung meninggalkan Istana, giliran ketua umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono menghadap Presiden Jokowi. Agung menyampaikan kondisi Partai Golkar terkini bahwa kubu Munas Ancol tetap membuka pintu islah atau perdamaian meskipun gugatan hukum terus berjalan.
Ia mengapresiasi Presiden Jokowi yang memberikan perhatian begitu besar terhadap penyelesaian persoalan internal partainya. Kepada Presiden Jokowi, Agung pun menegaskan partai mengikuti apa yang tertulis dari Kemenkumham untuk segera melaksanakan penyelesaian internal.
“Dan bilamana tidak tercapai baru melalui pengadilan. Kami juga menyampaikan bahwa kami sudah menunjuk juru runding supaya terlaksana islah,” jelasnya.
Meski membuka lebar pintu islah, sempalan partai yang dipandegani Agung Laksono juga memberlakukan sederet syarat untuk penyelesaian konflik internal Partai Golkar tersebut.