SOLOPOS.COM - Ketua Presidium Tim Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono (kanan) memukul gong membuka Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar disaksikan calon ketua umum Priyo Budi Santoso (kedua dari kanan), calon ketua umum Agus Gumiwang Kartasasmita (ketiga dari kanan), anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar Agun Gunanjar (tengah), politisi senior Anton Lesiangi (ketiga dari kiri), dan anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar Lawrence Siburian (kedua dari kiri) di Jakarta, Sabtu (6/12/2014). Munas yang diadakan oleh Presidium Penyelamat Partai Golkar itu akan melakukan pemilihan ketua umum Partai Golkar periode 2014-2019. (JIBI/Solopos/Antara/Vitalis Yogi Trisna)
Solopos.com, JAKARTA — Pimpinan DPR menyatakan masih belum mengakui Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar yang diusulkan Partai Golkar versi Agung Laksono menyusul belum masih adanya penyelesaian konflik internal Partai Golkar.
Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, mengatakan DPR hanya mendengar informasi saja terkait pengajuan Agus Gumiwang sebagai Ketua Fraksi Golkar dari kubu Agung Laksono hasil Munas IX Golkar di Jakarta. “Kami juga belum menerima surat langsung penunjukan Agus Gumiwang itu,” katanya, Rabu (10/12/2014).
Untuk itu, jelasnya, selama belum mendapat keputusan yang mengikat penyelesaian perselisihan Partai Golkar itu, DPR masih mengakui Ade Komarudin sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR. “Jika belum ada keputusan, kami mengacu struktur lama. Itu aturannya.”
Agus Hermanto yakin, Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), Yasonna H Laoly, pun juga berpendapat sama dengannya. “Pengakuan masing-masing Munas Golkar, baik versi Aburizal Bakrie [Ical] maupun Agung Laksono, dari Kemenkum HAM pun menunggu penyelesaian internal dulu.”
Sementara itu, Wakil Ketua DPD, Farouk Muhammad, berharap kepada Agung Laksono dan Ical segera menuntaskan kisruh internal partai itu. “Jangan sampai kisruh internal itu berdampak pada perpecahan fraksi di parlemen.”
Saat ini, ungkap Farouk, parlemen terutama DPR sudah disuguhkan aksi perpecahan mulai dari perbedaan pendapat Koalisi Merah Putih (KMP) vs Koalisi Indonesia Hebat (KIH) serta perseteruan PPP kubu Romahurmuziy dan Djan Faridz.
Kini saat semua sudah reda, lanjutnya, DPR bakal disuguhi konflik internal Partai Golkar. “Ini tidak sehat bagi parlemen Indonesia. Dengan adanya perpecahan internal yang berisiko berdampak pada kinerja DPR dan MPR.”