SOLOPOS.COM - Aburizal Bakrie (Ical) akui tutup mediasi, Senin (1/12/2014). (JIBI/Solopos/Antara/Puspa Perwitasari)
Solopos.com, JAKARTA — Sejumlah kader partai memberikan nilai merah terkait dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) periode 2009-2014 dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX di Nusa Dua, Bali.
Politikus muda Partai Golkar, Indra J Piliang, mengatakan penilaian itu jika didasarkan janji saat Ical memenangi Munas 2009. “Laporan pertanggungjawaban [LPJ] yang disampaikan relatif buruk karena banyak program yang tidak jalan,” katanya kepada Bisnis/JIBI, Senin (1/12/2014).
Program yang belum berjalan efektif tersebut a.l. konsolidasi partai di tingkat bawah yang tidak menghasilkan suara yang signifikan dalam setiap pemilihan umum, baik pilkada, pilpres, maupun pileg yang diselenggarakan saat Ical menjabat.
Minimnya konsolidasi itu, paparnya, mengakibatkan Partai Golkar tidak mampu mendulang suara yang signifikan dalam setiap Pemilu 2014. Selain itu, janji Ical untuk mendorong agar Partai Golkar memiliki gedung dengan 25 lantai yang difungsikan sebagai markas Golkar juga belum tercapai.
Janji dana kampanye abadi sebesar Rp1 triliun dari Ical juga belum terealisasi. “Itu kondisi riilnya. Jadi, dalam laporan pertanggungjawaban itu, apanya yang baik?” tanya loyalis Wakil Presiden Jusuf Kalla itu.
Sementara itu, Agun Gunanjar Sudarsa, politikus Golkar lain yang berada di luar lingkaran Ical, menganggap penyampaian laporan pertanggungjawaban yang disampaikan Ical dalam Munas IX di Bali itu tidak sah. “Laporan pertanggungjawaban seharusnya diplenokan dulu di DPP. Namun laporan itu sama sekali belum diplenokan. Selain itu, laporan itu juga tidak sah lantaran disampaikan dalam forum yang tidak sah,” katanya.
Karena tidak sah, Agun enggan berkomentar panjang terkait dengan isi laporan pertanggungjawaban Ical sebagai Ketum Golkar itu. “Saya enggak mau banyak komentar tentang isi laporan itu karena laporan itu tidak sah.”