SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Saharuddin Daming menilai telah terjadi pelanggaran HAM dalam aksi penyergapan yang dilakukan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Kepolisian RI di dua tempat, Bekasi, Jawa Barat, dan Temanggung, Jawa Tengah akhir pekan lalu.
Tidak hanya itu, Saharuddin juga menilai aksi penyergapan, terutama yang digelar di Temanggung, terlalu berlebihan dan lebih mirip eksekusi ketimbang upaya penangkapan untuk menegakkan aturan hukum.
Selain berlebihan dan melanggar HAM, langkah represif seperti terjadi di Temanggung itu dikhawatirkan malah dapat memicu kemarahan dan aksi balas dendam yang tidak perlu dari para anggota jaringan teroris lainnya.
“Walau bagaimana pun Densus 88 adalah bagian dari Polri. Artinya, siapa pun yang mereka curigai statusnya tersangka. Apa yang kita lihat di televisi secara live kemarin dilakukan Densus 88 di Temanggung kan, seperti eksekusi mati. Diberondong tembakan dan dibom,” ujar Saharuddin di Jakarta, Senin (10/8).
Tindakan seperti itu melanggar prinsip dan asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum. Berbeda jika hal seperti itu dilakukan oleh militer, yang memang didoktrin untuk menghancurkan dan membunuh musuh.
Menurut dia, lebih tepat jika Densus 88 sebatas melumpuhkan orang yang diduga Noordin M Top untuk kemudian ditangkap dan diproses hukum.
“Bukan malah mengerahkan hampir satu SSK pasukan dan memberondong dengan tembakan dan bom,” katanya.
Apalagi Densus 88 sendiri diyakini punya peralatan pendukung canggih macam robot atau kelengkapan lain, yang tentunya diyakini memungkinkan jika memang sejak awal diupayakan untuk menangkap orang yang diduga Noordin M Top tadi hidup-hidup.
kompas/fid