SOLOPOS.COM - Peneliti LIPI, Siti Zuhro, memberikan sosialisasi kepada para pemilih pemula di Monumen Pers Nasional Surakarta Sabtu (8/3/2014). (Sunaryo Haryo Bayu/JIBI/Solopos)
Solopos.com, JAKARTA – Parpol-parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) di ambang perpecahan menyusul perbedaan sikap antarparpol soal Perpu Pilkada ditambah pecahnya PPP dan Golkar.
Peneliti politik LIPI Prof. Siti Zuhro menilai koalisi yang mengusung Prabowo di Pilpres 2014 itu bisa karam karena tak punya basis ideologi bersama yang jelas.
“Mereka ingin satukan parpol dalam satu koalisi tapi dengan satu poin apa? Ideologi tidak, ternyata kepentingan. Ketika kepentingan tidak lagi di depan ini menimbulkan goncangan sehingga mereka kocar kacir,” kata Siti Zuhro kepada wartawan seusai seminar di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Cirendeu, Tangsel, Sabtu (13/12/2014).
Zuhro mengatakan, tidak ada jaminan bagi koalisi parpol untuk kompak bersama-sama sampai pemilu 2019?, terlebih diketahui pemilu 2019 MK telah menghapus presidential treshold sehingga parpol apa saja bisa mengusung capres.
“Kalau KMP hanya tertumpu pada Pilkada langsung yang satukan mereka, repot. Tapi kalau ada semacam kepentingan yang sama dalam hal mungkin ingin bangun koalisi terformat dan mudahkan mereka di 2019, bisa ditata ulang dan jadikan partai yang solid,” paparnya yang dikutip Detik, Sabtu.
“Politik itu sangat dinamis. Kalau partai sebagai rumah demokrasi tunjukkan model begitu ya rontok karena pressure dari rakyat tidak bisa dibendung,” imbuh Zuhro.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar versi Munas Bali Idrus Marham menegaskan anggota KMP tetap solid, dibuktikan dengan pertemuan antara anggota KMP dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas pada Kamis (11/12/2014).
“Pertemuan di Cikeas dihadiri seluruh anggota KMP, itu menandakan kami solid,” kata Idrus di Gedung Nusantara III, Jakarta, dilansir Antara, Jumat (12/12/2014).
Idrus yang juga Koordinator Pelaksana KMP mengatakan dalam pertemuan itu mendiskusikan masa depan Indonesia.
Menurut dia, KMP menegaskan sikapnya untuk terus mengkritisi jalannya pemerintahan mulai dari kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, penenggelaman kapal illegal fishing, dan pembagian Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera.
“Banyak hal yang harus dikritisi dalam rangka memberi solusi bukan jegal menjegal atau jatuh-menjatuhkan,” ujarnya.