SOLOPOS.COM - Netizen Protes DPR (twitter)
Solopos.com, SOLO – Netizen ikut gerah dengan konflik yang terjadi di tubuh DPR RI. Dari gambar meme hingga hashtag #BubarkanDPR jadi cara netizen ramaikan linimasa.
Pantauan Solopos.com, Jumat (31/10/2014) pagi, tanda pagar #BubarkanDPR mulai muncul di jejaring sosial Twitter. Berbagai sindiran dan komentar pedas disuarakan netizen pascaperpecahan yang terjadi di DPR RI. (Baca Juga: Konflik dari Gedung DPR, Muktamar PPP, hingga Penahanan Si Tukang Sate)
“#bubarkanDPR. #stopgajiDPR. Kerja kagak, properti dirusak, berantem melulu, enak bgt idup lu!” kata @jhonkristo.
“Tindakan KIH udh inskontitusional.. Sebalikny,,KMP pun gak mngakomodir KIH.. So,, #bubarkanDPR,” timpal @yuddiprabowo.
“Ini lagi DPR..dekrit bisa keluar nanti. Mana sudah mulai keluar hestek #BubarkanDPR pfftt. Damai woi..legowo..legowo..kelahi. Tsk,” ?@anarkophi.
“Anak rakus mengambil semua, makan segala.Cuma anak gila yg berani lawan anak rakus. Keduanya ada di TK Senayan. #BubarKanDPR,” @TheREAL_Abi
“Bubarkan saja DPR ! Yang Penting Presiden & Mentri2nya Kerjanya bener utk Rakyat,kalo buat UU byk…,” kata @RanGocok yang lantas dikomentari @DNY99 dengan “Tepat ! #BubarKanDPR.”
Selain tanda pagar ini, berbagai meme diunggah netizen menyindir pertarungan parlemen yang mempertemukan kubu Pro-Jokowi dan Pro-Prabowo itu. Akun Zaki Baqil mengunggah meme yang mempertontonkan saat DPR rapat soal kesejahteraan rakyat dan perebutan kursi. (Baca Juga: Perseteruan KMP-KIH Bisa Lumpuhkan Parlemen)
Dalam perbandingan itu olahan foto tertulis saat sidang soal kesejahteraan rakyat, DPR akan sepi seperti kuburan. Sedangkan, saat sidang soal perebutan kursi ketua, DPR ramai seperti klub malam.
Diberitakan Solopos.com, hari ini, Jumat (31/10/2014), DPR tandingan akan memulai aksinya. DPR tandingan akan menggelar sidang paripurna sendiri dan melantik pimpinannya. Tentu saja, semua pimpinannya adalah anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang sudah tak mendapat ruang karena semua kursi pimpinan DPR, komisi, dan alat kelengkapan dewan disikat habis oleh Koalisi Merah Putih (KMP).
Pelantikan dan pengambilan sumpah pimpinan DPR tandingan itu tidak disumpah di hadapan Ketua MA sebagaimana yang selama ini terjadi. Sebagian kalangan, khususnya yang pro KMP, menyebut DPR tandingan inkonstitusional. Politikus PKS yang kini menjadi Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menyebut dualisme dewan adalah haram.