SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Hal ini disampaikan oleh Pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya.
“Majelis Tinggi harus mampu mengkondisikan pemilihan ketua umum pada forum KLB dengan mengakomodasi kepentingan seluruh daerah dan cabang,” kata Yunarto Wijaya.
Menurut dia, berdasarkan AD/ART Partai Demokrat, pemilik suara pada kongres dan KLB adalah pengurus daerah (DPD) serta pengurus cabang (DPC), sehingga Majelis Tinggi harus merangkul seluruh kekuatan tersebut.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menurut dia, bisa menunjuk langsung seseorang untuk menjadi ketua umum, tapi tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak diatur dalam AD/ART.
“Penunjukan langsung bisa saja dilakukan untuk menghindari pertarungan terbuka, tapi landasan hukumnya lemah, dan berpotensi terjadi keretakan di antara kader,” katanya.
Ia menjelaskan, setelah mundurnya Anas Urbaningrum dari jabatan ketua umum Partai Demokrat, keretakan di antara kader makin menguat, karena ada DPD dan DPC yang mendukung Cikeas serta ada DPD dan DPC yang mendukung Anas Urbaningrum.
Kondisi ini memunculkan rumors, adanya dua kubu di internal Partai Demokrat.
Menurut Yunarto, agar tidak menimbulkan kegaduhan pada saat KLB serta keretakan setelah KLB, maka Majelis Tinggi harus merangkul seluruh kekuatan DPD dan DPC, yang memiliki hak suara pada kongres dan KLB.
“Jika seluruh kekuatan daerah yakni DPD dan DPC bisa dirangkul, berapa nama pun yang diusulkan Majelis Tinggi bisa dipilih secara aklamasi dan tidak terjadi kegaduhan,” katanya.
Sebelumnya, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok mengatakan, KLB hanya akan memilih ketua umum pengganti Anas Urbaningrum.