SOLOPOS.COM - Laporan korupsi Jakarta oleh ICW ke KPK, Kamis (26/3/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Fanny Octavianus)
Kisruh APBD DKI Jakarta diwarnai munculnya proyek yang diduga tak jelas atau di-markup.
Solopos.com, JAKARTA — Selain melaporkan tentang perkembangan proyek transportasi massal light rapid transit, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga berkonsultasi tentang proyek APBD 2015 yang dinilai tidak jelas kepada Presiden Jokowi.
Ahok meminta pendapat Jokowi tentang proyek yang tidak jelas, misalnya harga satuan yang di-mark up akan ditarik masuk APBD Perubahan (APBD-P). Presiden Jokowi yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta menyetujui rencana Ahok tersebut.
“Soal APBD beliau juga setuju kita, kalau APBD yang kira-kira kita ragu, harganya yang mark-up harga satuan saya akan tarik di dalam APBD perubahan,” kata dia seusai menghadap presiden di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (15/5/2015).
Sebelumnya, Ahok ragu dengan beberapa proyek sehingga rencananya akan ditarik di APBD-P DKI kemudian dialihkan untuk Penyertaan Modal Pemerintah perusahaan BUMD dan beli lahan.
Beberapa contoh proyek tidak jelas seperti pembangunan Gedung Olahraga, rumah susun segala macam harga satuannya jatuh lebih mahal. Pemprov DKI Jakarta ingin mengubah rancang bangun dalam APBD-P supaya programnya lebih terarah.