SOLOPOS.COM - Ilustrasi pelajar SMA. (JIBI/Solopos/Antara)
Solopos.com, JAKARTA — Wacana kebijakan pendidikan di Prabumulih, Sumatra Selatan ini sepertinya terbilang unik dan sedikit sulit dinalar. Para pemudi di kota itu rencananya diwajibkan menjalani tes keperawanan sebelum diterima menjadi siswi SMA.
Wacana itu berkembang dengan dalih menekan maraknya kasus prostitusi yang diduga melibatkan para siswi. Namun wacana itu kontan menuai protes dari pelbagai lapisan masyarakat.
Dinas pendidikan (Disdik) Prabumulih pun membentuk tim untuk mengkaji wacana tersebut. “Kami akan buat tim yang akan membicarakan masalah ini. Pantas atau tidak, diperlukan atau tidak,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, HM Rasyid, Selasa (20/8/2013).
Rasyid mengatakan wacana ini merupakan hal yang sulit karena menyangkut banyak pandangan. Apakah hal ini bisa diterima atau tidak oleh lapisan masyarakat perlu kajian yang mendalam. “Tes keperawanan itu bukan hal yang mudah dan menyangkut dari berbagai sudut pandang baik agama dan masyarakat,” ujar Rasyid.
Rasyid mengatakan wacana ini merupakan hal yang sulit karena menyangkut banyak pandangan. Apakah hal ini bisa diterima atau tidak oleh lapisan masyarakat perlu kajian yang mendalam. “Tes keperawanan itu bukan hal yang mudah dan menyangkut dari berbagai sudut pandang baik agama dan masyarakat,” ujar Rasyid.
Apakah wacana tersebut bisa terealisasi, Rasyid tidak bisa memastikan. Menurutnya saat ini dinas pendidikan belum melakukan koordinasi dengan pemerintah kota. “Banyak hal yang perlu dipertimbangkan,” katanya.
Tes keperawanan itu, menurut Liputan6.com diwacanakan karena adanya temuan siswi yang terlibat kasus human trafficking dan pelacuran. Langkah itu diwacanakan sejumlah kalangan.
“Untuk apa sih dilakukan virginity test itu? Untuk apa? Kalau toh untuk mengetahui seseorang itu pernah melakukan, mohon maaf, sehingga tidak perawan lagi, terus mau diapain? Apakah dia tidak boleh sekolah? Atau apa?” gugat Nuh.
Kepada wartawan yang mencegatnya di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Selasa, dia menegaskan setiap kebijakan harus ada tujuan dan manfaat yang jelas. Bila tujuannya untuk perbaikan, maka caranya harus produktif dan mulia.
“Kalau yang perempuan ada virginity test, apa yang laki ada tes keperjakaan? Ada enggak? Lalu untuk apa itu?” tandasnya.
Mendikbud menilai cara itu tak pantas dilakukan. “Ini enggak wise, enggak bijak,” jelas Nuh.
Menurut Nuh, kewenangan pendidikan ada di kabupaten kota, tetapi tidak serta merta apa yang dilakukannya bisa sampai melewati batas-batas prinsip-prinsip umum.
“Kalau sudah ada bukti ini melanggar prinsip-prinsip umum ya akan saya sampaikan, kemudian akan saya buat edaran kepada dinas-dinas untuk cari yang proper. Tujuannya sih kalau mau anak-anak kita terhindar dari hal-hal yang negatif itu ada cara-cara lain,” tutupnya. (JIBI/Solopos/Detikcom)