SOLOPOS.COM - Busyro Muqoddas (muhammadiyah.or.id)
Solopos.com, JAKARTA – Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas telah memasuki masa pensiun mulai hari ini, Selasa (16/12/2014).
Menurut Busyro, masih banyak yang belum diselesaikan olehnya selama menjadi pimpinan KPK, di antaranya melakukan pemetaan pada setiap Pemerintahan Daerah (Pemda) dalam penyusunan APBD.
“Yang belum selesai itu adalah ketika KPK melakukan maping atau memotret apakah Pemda-Pemda se-Indonesia dalam menyusun APBD dan membuat kebijakan di luar APBD itu berbasis transparansi, akuntabilitas, dan pemenuhan pasal 1 ayat 2, memenuhi itu atau tidak,” tutur Busyro di Gedung KPK Jakarta, Selasa.
Busyro mengatakan KPK dan BPKP sempat bersinergi untuk melakukan penelitian terhadap Pemda yang ada di seluruh Indonesia terkait dengan penyusunan APBD.
Hasilnya, ada intransparansi di berbagai sektor di antaranya sektor energi, pangan, dan di sektor infrastruktur
“Semuanya banyak masalah, itu real, faktual. Nah inilah kemudian kami analisis, dari situ pertama ternyata proses perencanaan itu tidak berbasis pada riset tentang jenis masalah rakyat,” kata Busyro.
Selain itu, menurut Busyro tidak semua elemen masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan APBD oleh Pemda dan tidak sedikit kebijakan daerah yang dititipkan oleh Kepala Daerah setempat sehingga hal tersebut membuat rakyat di daerah semakin tertinggal.
“Maka wajar kemudian lalu terjadi korupsi yang masif di daerah. Nah ini yang di tahun 2015, kami meminta memerankan unsur-unsur masyarakat sipil termasuk warga sipil untuk mengawal proses-proses penyusunan APBD berbasis pada jenis-jenis kebutuhan masyarakat, ini tidak,” tukas Busyro.