SOLOPOS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Dok/JIBI)
Kinerja KPK terkait penyelamatan sumber daya alam didukung penempatan auditor di setiap kementerian dan lembaga negara.
Solopos.com, JAKARTA – Seluruh kementerian dan lembaga negara berkomitmen melaksanakan aksi gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam. Untuk mengawasi komitmen itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menempatkan anggotanya sebagai auditor di instansi terkait.
Pelaksana Tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, mengatakan penempatan anggota KPK di kementerian dan lembaga negara bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan rencana aksi penyelamatan sumber daya alam yang telah ditandatangani.
“Anggota KPK akan menjadi analis dan semacam penghubung untuk memecah kebuntuan, serta mengakselerasi pekerjaan mereka,” kata Ruki di Istana Negara, Kamis (19/3/2015).
Ruki menuturkan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani pihaknya bersama kementerian dan lembaga negara lainnya juga akan menjadi pintu masuk KPK ke dalam kementerian, dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam.
Dengan begitu, proses pengelolaan dan perizinan sumber daya alam dapat dilakukan dengan lebih baik, sehingga memberikan tambahan penerimaan negara.
Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi, mengatakan MoU yang dilakukan kali ini memperluas sektor sumber daya alam yang akan diselamatkan.
Tahun ini, KPK memasukkan sektor kelautan dan perkebunan untuk melengkapi sektor minyak-gas bumi, serta mineral-batu bara yang telah diawasi sebelumnya.
MoU itu sendiri akan dilanjutkan dengan penyusunan rencana aksi oleh kementerian dan lembaga untuk menyelamatkan sumber daya alam, dan kemudian dievaluasi dan diawasi pelaksanaannya oleh KPK.
“Kami akan monitor terus rencana aksinya, progresnya seperti apa, dan bagaimana time table-nya,” ujar dia.