Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Seorang penari kethek ogleng beraksi saat tampil di hadapan peserta pertemuan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP sewilayah Soloraya di Gedung Giri Krida Bakti, Wonogiri, Kamis (5/7/2012). (JIBI/SOLOPOS/Trianto Hery Suryono)
Seorang penari kethek ogleng beraksi di atas seutas tali saat tampil di hadapan peserta pertemuan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP sewilayah Soloraya di Gedung Giri Krida Bakti, Wonogiri, Kamis (5/7/2012). (JIBI/SOLOPOS/Trianto Hery Suryono)
Oleh karena itu guru-guru di Provinsi Jateng diminta menyeimbangkan antara tunjangan sertifikasi yang diterima dengan kinerja yang lebih profesional. Peran guru sebagai pendorong anak didik untuk memiliki cita-cita dan harapan perlu dioptimalkan lagi.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Kurikulum Disdik Jateng, Hari Mulyanto, Kamis (5/7/2012) di hadapan para kepala SMP se-Soloraya. Acara pembinaan, ceramah ilmiah dan silaturahmi MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMP se-Soloraya di Gedung Giri Purna Bakti itu dibuka oleh Sekda Wonogiri, Budiseno dan diisi ceramah ilmiah oleh Prof Dr Wedha Sunarno, MPd, Ketua Prodi Pendidikan Sain Pascasarjana, UNS, Solo.
Lebih lanjut Hari menyebutkan, jumlah sekolah di Jateng mencapai 47.000-an sekolah mulai dari TK hingga SLTA yang tersebar d 35 kabupaten/kota. “Seiring perkembangan jaman maka kewenangan terpusat ke daerah. Untuk itu masing-masing guru meski mampu menjadi mendorong anak didik agar tumbuh cita-cita dan harapan sehingga mau meneruskan sekolah ke jenjang SLTA.”
Hari menegaskan, era sekarang tak ada lagi hirarki antara provinsi dengan kabupaten/kota. Padahal APBN telah menganggarkan dana untuk kepentingan pendidik dan pendidikan antara Rp5 triliun hingga Rp14 T. ”Karenanya, harus ada penyeimbang antara kemampuan guru besertifikasi dengan kinerja profesional.” Di sisi lain, Hari meminta manajemen sekolah lebih cepat tanggap terhadap dana-dana dari pusat, seperti BOS, DAK dan sebagainya. “DAK jangan sampai tak terserap. Juga soal pengelolaan BOS agar mengacu kepada peraturan sehingga semua kepala sekolah meski mampu mengubah paradigma BOS rawan penyimpangan menjadi BOS tak ada lagi penyimpangan.”
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Wonogiri, H Siswanto menyatakan, pada 2009, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan di Wonogiri mencapai 60% sehingga pada tahun ini APK tersebut bisa bertambah. “Apalagi saat ini, tren lulusan SMP di Wonogiri lebih banyak yang masuk ke SMK.”
