SOLOPOS.COM - Ilustrasi rapat paripurna DPR (Abdullah Azzam/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA – Politikus PDIP Pramono Anung mengatakan pihaknya bersama fraksi lain anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) telah melakukan lobi-lobi untuk menjalankan prinsip musyawarah mufakat dalam pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan (AKD).
“Kami sudah melakukan komunikasi dengan Koalisi Merah Putih [KMP], namun mereka tetap bersikukuh dan terkesan akan menyapu bersih pimpinan komisi dan AKD,” kaat dia di Jakarta, Rabu (29/10/2014).
Politikus PDIP lainnya Aria Bima menyatakan pihaknya hanya menawar 16 pimpinan dari 47 pimpinan yang ada pada AKD namun Koalisi Merah putih terkesan tidak membuka ruang.
Sementara, Rieke Diah Pitaloka yang juga politikus PDIP menilai belum terbentuknya AKD akibat tarik ulur kepentingan jelas menghambat kerja anggota DPR.
“Kalau di Fraksi PDI-P kami sudah mulai kerja, jangan sampai kita semua dianggap makan gaji buta-lah, sudah dilantik terus diam-diam tidak berbuat apa-apa,” katanya.
Sebelumnya, politisi dari Partai Golkar Tantomi Yahya mengatakan belum terbentuknya AKD sampai saat ini tentu membuat sejumlah anggota dewan tidak bisa bekerja dengan baik.
“Kalau itu belum terbentuk, kasihan semua anggota dewan terlihat mondar madir dan tidak jelas mau berbuat apa, tapi saya yakin masyarakat melihat dan tahu kondisi yang terjadi,” ucapnya.
Usai rapat paripura Selasa (28/10/2014), DPR belum memutuskan AKD bahkan terjadi perdebatan alot yang berujung kericuhan membanting meja. Diketahui baru lima Fraksi yang memasukkan nama-nama yakni Partai Golkar, PKS, Gerindra, PAN dan Demokrat tergabung dalam KMP.
Sementara lima fraksi lain yang belum menyerahkan nama-nama seperti PDIP, PKB, Nasdem, Fraksi Hanura, dan fraksi PPP yang masih berpolemik tergabung dalam KIH.