Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - ilustrasi (JIBI/dok)
Hal ini menyusul kian tercekiknya pihak sekolah menanggung beban pembayaran listrik yang mengalami kenaikan cukup tajam. Kepala Sekolah SMK 5 Solo Sudarto kepada Espos, Kamis (22/7), mengaku semakin ketar-ketir dengan beban biaya listrik yang naik hingga 10% dari biasanya. Hampir seluruh proses kegiatan belajar mengajar (KBM) yang dilaksanakan menggunakan listrik. Tidak hanya untuk operasional pratik saja, namun juga teori yang menggunakan LCD.
Padahal dia menambahkan 40% dari total anggaran pendapatan belanja sekolah (APBS) yang diterima Rp 6 miliar (bukan Rp 160 miliar seperti diberitakan sebelumnya) setahun itu untuk praktik.
Berdasarkan catatannya, Sudarto menuturkan biaya operasional listrik yang harus dibayarkan sebelum ada kenaikan TDL mencapai senilai Rp 9 juta per bulan dari total daya 95 KVA. “Otomatis dengan TDL naik maka beban operasional SMK pun ikut naik,” jelasnya.
Sementara Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Solo mengimbau seluruh SMK di wilayah Solo mulai melakukan penyesuaian alokasi anggaran sesuai dengan skala prioritas. Hal ini dilakukan seiring ditetapkannya kenaikan TDL yang dikhawatirkan berimbas pada biaya operasional SMK.
Ketua MKKS Solo sekaligus Kepala Sekolah SMK 2 Susanto juga meminta pemerintah memberikan keringan ataupun subsidi listrik untuk SMK. Dia mencontohkan imbas kenaikan TDL beban biaya rekening listrik dari yang biasanya per bulan antara Rp 13 juta hingga Rp 15 juta per bulan akan naik sekitar 10%.
Tidak hanya itu, imbas kenaikan TDL juga terjadi pada pengadaan alat tulis kantor (ATK) yang ikut mengalami kenaikan. Menurutnya pemerintah perlu memberikan subsidi kepada pihak sekolah. “Pemerintah perlu memberi subsidi. Karena sekolah itu kan statusnya sosial tidak komersil,” jelasnya.
isw