SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Menurut Hayono, kepemimpinan partai tidak harus berorientasi pada pemilihan presiden namun bagimana membangun partai untuk jangka panjang. Dengan demikian, siapapun yang terpilih sebagai ketua umum partai tidak harus mengejar peluang jadi capres namun konsentrasi mengurus partai.
“Saya mengusulkan nantinya siapapun ketua umum partai tak boleh menjadi capres. Siapa tahu ada kader yang yang lebih baik,” ujarnya dalam diskusi bertema “Demokrat pasca berhentinya Anas,” di Kompleks Parlemen, Kamis (28/2/2013). Hayono menegaskan usulannya tersebut juga berlaku di Partai Demokrat sendiri.
Menurutnya, dengan tidak adanya keharusan ketua umum partai jadi capres maka demokrasi akan bisa berkembang baik karena munculnya kompetisi. Selain itu, dengan terbukanya peluang bagi kader selain ketua umum jadi capres maka oligarki di partai bisa dihindari.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya yang turut menjadi nara sumber pada diskusi itu, mengatakan penumpukan jabatan srategis pada satu orang dalam sistem kepartaian membahayakan bagi perkembangan demokrasi.
Dia mencontohkan kepemimpinan di Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden SBY tidak saja sebagai Ketua Majelis Tinggi namun juga Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Kehormatan di Partai Demokrat.
“Ini merupakan contoh terburuk partai politik dalam perkembangan demokrasi dimana SBY dibebani banyak tugas,” ujarnya. Menurutnya, selama ini citra partai oligarkis bahkan genetis dimiliki PDI Perjuangan. Akan tetapi, dalam perkembangannya muncul Partai Demokrat yang semula lebih demokratis menjadi partai paling oligarkis.
Yunarto menilai aneh ketika Presiden SBY memegang kekuasaan sebagai Ketua Majelis Tinggi setelah Kongres di Bandung memilih Anas Urbaningrum sebagai Ketua umum.