SOLOPOS.COM - Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti (Ligaindonesia.co.id)
Solopos.com, JAKARTA – Persoalan big data 110 juta orang yang mendukung penundaan pemilu yang diklaim dimiliki Luhut Binsar Pandjaitan belum usai.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menuding Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan berbohong soal big data.
“Jadi sudah saya sampaikan bahwa yang disampaikan oleh saudara Luhut Binsar Pandjaitan itu adalah bohong. Saya hanya menyampaikan itu bohong,” katanya di Jakarta, Kamis (14/4/2022).
Baca Juga: Jabatan Baru Lagi, Label Prime Minister Luhut Pandjaitan Kian Kuat
Baca Juga: Jabatan Baru Lagi, Label Prime Minister Luhut Pandjaitan Kian Kuat
Menurutnya, jika klaim big data yang dimiliki Luhut terbukti salah, maka sikap pemerintah selanjutnya merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan bukan urusannya lagi.
“Perkara dia di-reshuffle atau apa bukan urusan saya. Saya hanya mau sampaikan kepada publik jangan takut dan terpengaruh dengan berita bohong itu,” imbuhnya.
Namun, baik Luhut dan jajarannya enggan membuka data tersebut meskipun telah diminta oleh banyak pihak termasuk para mahasiswa yang saat melakukan unjuk rasa.
Baca Juga: Didemo Mahasiswa di UI, Luhut Bungkam soal Big Data Presiden 3 Periode
Terakhir, Luhut secara lugas menolak permintaan para mahasiswa BEM Universitas Indonesia dengan menyampaikan bahwa dirinya tidak punya kewajiban untuk melakukan hal tersebut.
“Kamu nggak berhak nuntut saya. Karena saya juga punya hak untuk tidak memberitahu,” ucap Luhut.
Kali pertama klaim big data itu diungkapkan Luhut saat tampil dalam podcast Youtube Deddy Corbuzier, bulan lalu.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “La Nyalla Tuding Luhut Bohong Soal Big Data Penundan Pemilu 2024”