SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta (Solopos.com) — Setelah hak angket Century dan hak angket pajak, ada beberapa agenda lain di DPR yang kemungkinan bakal menguji kesetiaan Golkar dan PKS dalam koalisi. Salah satunya adalah sikap tentang RUU Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta.
Seperti diketahui, RUUK DIY saat ini tengah dibahas di Komisi II DPR. Perbedaan paling mencolok antar-fraksi terletak pada pasal mekanisme penentuan gubernur, apakah dipilih atau ditetapkan seperti sebelumnya.
Dari beberapa pernyataan beberapa kadernya, sudah terlihat peta dukungan dan penolakan. Demokrat jelas berada di belakang draf yang diajukan pemerintah, yakni mendukung pemilihan. Bagaimana dengan PKS?
Anggota Komisi III dari PKS Nasir Djamil mengakui perbedaan dalam sejumlah isu yang akan dibahas di DPR. Selain RUUK DIY, ada juga revisi UU Pemilu dan penyelenggaraan pemilu. “Saya rasa itu akan jadi isu yang menimbulkan perbedaan. Undang-undang yang saya ingat cukup krusial dan mengundang potensi perbedaan,” kata Nasir, Kamis (10/3/2011).
Menurut Nasir, sikap PKS dalam isu tertentu sudah jelas. Bahkan kadang berbeda dengan sejumlah partai lain yang tergabung dalam koalisi. Namun, jika ada komunikasi yang baik, maka perbedaan itu bisa dikompromikan.
“Sebelum bicara hal apa saja yang mengundang perbedaaan, bagaimana kita membangun komunikasi politik yang sehat. Jadikan komunikasi politik sebagai kebutuhan, jangan dulu tuding-tudingan. Kemungkinan ada yang mendukung penetapan dan pemilihan. Itu kalau nggak didiskusikan partai koalisi sejak awal maka akan semakin runcing perbedaannya,” tegas Nasir.
Dalam kontrak politik dengan koalisi, Nasir juga menilai sebaiknya tidak perlu ada pengikatan yang terlalu kuat. Jangan sampai setgab malah memenjarakan kreatifitas. “Di break-down dulu apa saja prinsip-prinsip dalam koalisi seperti pembangunan, demokrasi dan keadilan. Kita harus menghargai prinsip seperti itu,” ungkapnya.
(dtc/try)