SOLOPOS.COM - Ratu Atut (JIBI/dok)
Solopos.com, SERANG — Pimpinan DPRD Banten menggelar rapat pimpinan (rapim) kemarin Selasa (24/12/2013) dan menghasilkan keputusan mempertahankan Ratu Atut Chosiyah di kursi Gubernur Banten. Keputusan ini menuai protes dari para aktivis antikorupsi Banten.
Uday Syuhada, aktivis antikorupsi dari Masyarakat Pembaruan Banten (MPB) memberikan komentar keras untuk keputusan tersebut. “Sebagai warga Banten, saya malu punya gubernur seorang tahanan korupsi. Apa kata dunia?” ungkapnya kepada Detik, Rabu (25/12/2013).
Senada dengan itu, dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) yang juga aktivis dari Jaringan Warga Antikorupsi (Jawara), Dahnil Anzar, juga memberikan komentar tak pedas.
“Pernyataan pimpinan DPRD Banten ini bagi saya mengonfirmasi bahwa politisi di legislatif Banten ini memang Legislatut dan memiliki standar etika moral yang sangat rendah. Bagaimana mungkin mereka mengabaikan fakta pentingnya memberikan teladan yang baik kepada publik,” tuturnya.
Komentar sumbang tidak hanya terlontar dari luar lembaga legislatif, ternyata di antara wakil rakyat juga mengeluarkan pernyataan serupa. Agus Wisas, Ketua Komisi I DPRD Banten menganggap hasil rapim tersebut cacat hukum. “Rapim itu menurut tata tertib [tatib] harus melibatkan pimpinan komisi dan pimpinan fraksi,” tegasnya.
Memang, yang hadir kemarin selain ketua DPRD Banten, Aeng Haerudin (Demokrat), hanya ada empat orang wakilnya saja, yaitu Suparman (Golkar), Ei Nurul Khotimah (PKS), Asep Rahmatullah (PDIP), dan Eli Mulyadi (Hanura). Rapat itu tidak melibatkan unsur pimpinan komisi dan fraksi.
“Saya prihatin ketua dewan tidak paham tatib. Apa yang disampaikan ketua dewan bukanlah keputusan dewan,” pungkas Agus Wisas.