SOLOPOS.COM - ilustrasi
SOLO – Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menghapus mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPA IPS) di tingkat sekolah dasar (SD) ditolak kepala SD di Solo. Pasalnya mata pelajaran IPA dan IPS merupakan dasar penerapan pemikiran ilmiah pada siswa.
Kepala SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Muzaini, menjelaskan pihaknya mengapresiasi rencana pemerintah terkait dengan revisi kurikulum pendidikan nasional itu, hanya saja hal itu dirasa kurang pas dilihat dari tujuan pembelajaran IPA yang dekat kepada pelajaran berhitung. “IPA itu terkait dengan matematika dan harus diajarkan dari dini agar pemikiran ilmiah siswa tertanam,” jelasnya saat dihubungi Espos, Jumat (28/9).
Untuk itu pihaknya lebih sepakat jika beban mata pelajaran berupa materi yang diajarkan pada IPA dan IPS dikurangi atau dipersempit, dibandingkan dengan dihapuskan. “Materi IPS saat ini terlalu luas dan seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan siswa,” jelasnya.
Muzaini menilai meskipun secara tidak langsung anak terbebani dengan jumlah mata pelajaran yang banyak, tetapi harus bisa dipilah mata pelajaran mana yang seharusnya diajarkan atau tidak. “Masih banyak mata pelajaran yang tumpang tindih, sebaiknya itu yang dihilangkan,” paparnya.
Hal serupa disampaikan Kepala SD Islam Cokroaminoto, Asmuni. Ia juga tidak sepakat jika IPA dan IPS dihapuskan, tetapi lebih pada penerapan di tingkat kelas siswa. “Untuk kelas 1 sampai 3 memang bisa dihapus, tapi untuk kelas 4 sampai 6 harus tetap diajarkan, apalagi mereka dinilai sudah mampu menerima materi,” jelasnya.
Asmuni menambahkan idealnya anak SD kelas 1 sampai 3 hanya diberi beban pelajaran berupa membaca, menulis dan berhitung. “Anak-anak di awal cukup calistung saja, semakin naik tingkatannya, materinya juga ditambah,” paparnya.
Semantara itu, Relawan Peduli Anak, menyepakati upaya pemerintah untuk menghilangkan mata pelajaran IPA dan IPS, karena dengan itu beban siswa akan berkurang banyak, dan dapat menurunkan tingkat stres siswa yang dapat memicu upaya bunuh diri. “Rencananya sudah baik, tapi tetap implementasinya harus dikawal,” paparnya.
Sedangkan Ketua Dewan Pendidikan Kota Solo (DPKS), Ichwan Dardiri, mengaku pihaknya belum mengetahui secara detail sehingga belum dapat memberikan komentar mengenai hal itu. “Saya belum bisa berkomentar banyak, saya tunggu surat dari Kemendikbud saja,” jelasnya.
