SOLOPOS.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (tengah) meneken surat komitmen PDIP di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta Selatan, Kamis (16/6/2022). (ANTARA/HO-PDIP)
Solopos.com, JAKARTA—Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 214 kepala dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) menandatangani surat komitmen untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak melakukan korupsi, dan bertanggung jawab kepada rakyat.
“Jadi, ini tadi Ibu Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 215 orang, untuk menandatangani surat komitmen,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta Selatan, Kamis (16/6/2022).
Ia mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan kepada para kader mengenai pentingnya untuk menjadi pemimpin, bukan pejabat.
Baca Juga: Gibran Tidur di Barak Sekolah Partai PDIP, Hasto: Gimana Mas?
Menjadi pemimpin memiliki tanggung jawab yang memahami seluruh kehendak rakyat. Berdasarkan hal tersebut, PDIP dibentuk sebagai wahana untuk mempersiapkan kader-kader pemimpin, bukan kader-kader pejabat.
“Karena itulah, Ibu mengingatkan agar kekuasaan tidak dilihat dalam wajah yang gemerlap. Kekuasaan itu harus turun ke bawah, merangkul kekuatan rakyat dan keliling untuk memahami rakyat yang dipimpinnya, di wilayahnya,” ujar Hasto.
Ketika seorang pemimpin bekerja dengan baik, Hasto meyakini rakyat pasti akan menyampaikan apresiasi kepada pemimpin yang telah memperjuangkan nasib rakyat.
Baca Juga: Ganjar Muncul di Bursa Capres NasDem, Hasto: PDIP Tak Ikut Campur
Hasto juga menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan seringkali memiliki aspek yang sangat kompleks. Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan kepada kepala daerah untuk menjadikan penyelesaian masalah rakyat sebagai prioritas utama.
Hasto mengatakan sebagai sanksi pelanggaran surat komitmen, partai tidak akan memberikan advokasi terhadap kader yang berulang kali mendapatkan peringatan untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan.
“Tentu saja sanksi pemecatan dari partai,” ujar Hasto.