SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
<p><strong>Kabar24.com,</strong> <strong>JAKARTA — </strong>Pemerintah daerah (pemda) diimbau tak merekrut tenaga honorer lagi. Presiden Joko Widodo mengamanahkan dan meminta agar pemerintah daerah atau kepala instansi pendidikan dan kesehatan untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer.</p><p>Hal tersebut di sampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana pada acara jumpa media di Kantor Staf Presiden, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018) sebagaimana dikutip Bisnis.com.</p><p>Pada acara jumpa media tersebut Bima memaparkan bahwa para tenaga honorer Indonesia akan diberikan tiga kesempatan untuk memperbaiki kesejahteraan hidup mereka sebagai pekerja.</p><p>"Yakni dengan mengikuti proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang sedang berlangsung. Apabila yang sudah tidak memenuhi syarat untuk melamar CPNS, pemerintah nantinya juga akan mengadakan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dimana syarat dan kesejahteraan yang didapat juga sama seperti yang didapatkan oleh ASN/PNS," papar Bima.</p><p>Selain itu, bagi para tenaga honorer yang tidak lolos ujian PPPK maka pemerintah memberikan opsi bagi para kepala institusi yang memperkejakan tenaga honorer untuk memberika gaji sesuai dengan Upah Minumum Regional (UMR) masing-masing daerah.</p><p>Apabila tiga skema tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang diamanahkan Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas yang diadakan hari ini (21/9) di Istana, pemerintah daerah dihimbau untuk tidak melakukan perekrutan tenaga honorer lagi.</p><p>"Bapak Presiden tadi [saat Rapat Terbatas] juga berpesan apabila tiga skema perekrutan [CPNS, PPPK dan Digaji sesuai UMR] sudah berjalan, maka tidak boleh ada lagi perekrutan tenaga honorer, ini poin penting yang harus diikuti oleh para pemimpin di daerah," kata Bima.</p>