SOLOPOS.COM - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (JIBI/SOLOPOS/Dok)
JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan pemerintah harus mengurangi subsidi BBM dengan menaikkan harga secara terbatas dan terukur. Namun, pemerintah tak ingin naikkan harga hingga harga pasar atau harga keekonomian.
“Saya tahu UU yang berlaku. Saya tahu putusan MK Soal ini. Maka kalau ada kenaikkan BBM, harganya terbatas dan terukur,” ujar SBY dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) 2013 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/4/2013).
Menurut dia, dengan kebijakan tersebut kondisi fiskal dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) menjadi lebih sehat. Selain itu, ujarnya, ekonomi menjadi lebih aman karena ketahanannya terjaga dan ada lebih banyak biaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun infrastruktur.
Menurut dia, dengan kebijakan tersebut kondisi fiskal dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) menjadi lebih sehat. Selain itu, ujarnya, ekonomi menjadi lebih aman karena ketahanannya terjaga dan ada lebih banyak biaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun infrastruktur.
“Subsidi menjadi lebih adil dan tepat sasaran,” lanjut SBY.
Kepada para peserta sidang Musrembang, yang terdiri atas para pimpinan lembaga tinggi negara, menteri, pejabat tinggi, serta para pimpinan daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, SBY berterusterang bahwa kondisi APBN tidak sehat dan kurang aman.
“Kalau kita tidak perbaiki, defisit anggaran terlalu besar dan melebihi 3% dan itu melanggar undang-undang. Dengan defisit yang besar, ketahanan ekonomi juga akan terganggu,” ujarnya.
Salah satu penyebabnya, ujarnya, adalah biaya subsidi BBM yang terlalu besar dan memberatkan bagi APBN.
“Apakah subsidi BBM kita sudah memberatkan APBN dan tidak tepat sasaran? Ya, terus terang sudah memberatkan,” katanya.
SBY memaparkan, subsidi BBM dalam APBN 2013 mencapai Rp193,8 triliun. Di tahun anggaran 2013, negara mengalami defisit anggaran sebesar Rp153,3 triliun karena belanja yang lebih besar dari penerimaan.
Selain memberatkan, ujar SBY, subsidi BBM juga tidak tepat sasaran. “Yang menikmati adalah golongan yang mampu dan kaya,” katanya.
Jika tidak dikendalikan dan dilakukan perbaikan, lanjutnya, subsidi BBM mencapai Rp297,7 triliun dan defisit mencapai Rp353,6 triliun atau 3,83% dari PDB. “Itulah faktanya. Di sinilah kita bebaskan pikiran-pikiran politik. Dengan alasan seperti itu. Maka saya harus katakan subsidi BBM Memang perlu dikurangi,” katanya.
