SOLOPOS.COM - Lukman Hakim, staf pengajar FE UNS Soio. (uns.ac.id)
SOLO — Kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) diperkirakan tidak akan signifikan membendung dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kompensasi berupa uang tunai Rp150.000/bulan dan beras 30 kg/bulan yang hanya dibagikan kepada warga miskin itu dipastikan tidak akan menyentuh warga yang hampir atau nyaris miskin. Padahal, warga nyaris miskin inilah yang paling rawan terkena dampak kenaikan harga BBM.
Sementara itu, tekanan inflasi, melemahnya daya beli masyarakat dan perlambatan pertumbuhan ekonomi tetap tidak akan terhindarkan. Bahkab meskipun BLSM itu telah digelontorkan.
Prediksi itu dikemukakan pengamat ekonomi dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Lukman Hakim, tatkala dijumpai Solopos.com, Rabu (19/6/2013). Ia meyakini kompensasi kenaikan harga BBM itu tidak akan signifikan menekan inflasi. Karena dalam waktu dekat akan ada momen bulan Puasa dan Lebaran yang tetap akan mengerek inflasi.
“Kalaupun inflasi bisa dikendalikan, tapi kemiskinan tetap bertambah. Warga yang nyaris miskin dan tidak mendapatkan kompensasi bantuan langsung akan rawan menjadi miskin,” kata Lukman,
Dia juga melihat kebijakan kenaikan harga BBM yang diikuti kompensasi berupa bantuan langsung itu sebagai kepentingan politik. “Kalau mau menaikkan harga BBM kenapa tidak tahun lalu, saat harga minyak dunia tembus di atas US$110 hingga US$120 per barel. Dan saat ini harga minyak dunia hanya US$97 per barel,” kata Lukman.
Masih dari kajian ekonomi, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima, tidak melihat adanya urgensi menaikkan harga BBM terhadap upaya menekan defisit dalam APBN yang mencapai Rp58 triliun. “Inflasi tetap terjadi tanpa kenaikan BBM karena ini bertepatan dengan menjelang momen Lebaran. Sebelum Lebaran saja harga daging sudah Rp90.000 per kilogram. Daya beli masyarakat sudah turun drastis,” kata Aria Bima, saat ditemui di The Sunan Hotel Solo.
Harga BBM belum naik saja, kata Aria, pemerintah sudah menurunkan target pertumbuhan ekonominya dari 6,8% menjadi 6,2%. Padahal per 0,1% pertumbuhan ekonomi bisa menyerap 100.000 tenaga kerja. “Seluruh sektor ekonomi akan mengalami kenaikan harga.”
Meskipun APBN-P 2013 yang memuat rencana kenaikan harga BBM sudah digedok, kata Aria, pihaknya tetap akan menggulirkan argumentasi kenaikan harga BBM bukan kebijakan yang realistis. “Negara hanya akan mendapatkan Rp21 triliun dari kenaikan harga BBM. Dari Rp21 triliun itu akan digunakan untuk beberapa program termasuk untuk tambahan program bantuan langsung, tinggal hanya sekitar Rp6 triliun.”
Sehingga postur APBN-P 2013 yang mengamanatkan kenaikan harga BBM juga ini dinilai mengada-ada. Karena tahun lalu masih ada penghematan anggaran sekitar Rp46 triliun dan dana dari SUN yang belum terpakai Rp56 triliun.