SOLOPOS.COM - Anggota FPG DPR Bambang Soesatyo (Kelik Taryono/JIBI/Bisnis)
JAKARTA — Langkah pemerintah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membahas tuntas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di internal koalisi partai politik pendukungnya jadi sorotan. Anggota DPR Bambang Soesatyo mengingatkan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi bukan wewenang sekretariat gabungan partai-partai politik pendukung pemerintah, melainkan wewenang pemerintah.
“Artinya, sekali pun ada anggota koalisi menolak rencana menaikkan harga BBM bersubsidi, sikap yang demikian sama sekali tidak mengurangi wewenang pemerintah menaikkan atau menurunkan harga BBM bersubsidi,” kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu (16/6/2013). Pengusaha yang juga politikus Partai Golkar ini di Senayan mewakili rakyat Banjarnegara, Purbalingga dan Kebumen.
Satu dari sembilan anggota DPR pembentuk Panitia Khusus Hak Angket Bank Century ini menganggap isu seputar rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi belakangan ini menjadi bias. Pangkalnya adalah karena pemerintah cenderung menjadikan wacana itu sebagai persoalan koalisi partai-partai pendukung pemerintah.
“Seakan-akan, kalau anggota koalisi belum satu suara, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi tidak sah,” kata Bambang. “Padahal jelas bahwa menaikkan harga BBM adalah sepenuhnya wewenang pemerintah untuk menyelamatkan kekuasaannya dari kebangkrutan,” terang Presidium Nasional KAHMI itu.
Apalagi, imbuh dia, dalam APBN 2013, pemerintah sudah diberi ruang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. “Persoalannya akan segera tuntas dan berkepastian jika pemerintah mau dan berkeberanian politik untuk menggunakan wewenangnya itu,” sambung penggemar mobil mewah yang kini juga mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hukum dan Hubungan Antar Lembaga itu.