SOLOPOS.COM - Ilustrasi proyek pembangunan jalan (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo)
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan presentasi langsung di depan puluhan investor asing yang tergabung dalam 20-20 Investment Association tentang kesempatan investasi sektor infrastruktur di Tanah Air.
Sejumlah pembangunan infrastruktur baik jalan tol, pelabuhan, pembangkit listrik serta jalur kereta api, dijelaskan komplit oleh Presiden Jokowi kepada gabungan investor yang mempunyai kekuatan dana US$8 triliun itu. Bahkan jalan keluar pembebasan tanah pun disampaikan secara lengkap.
Presentasi langsung oleh Presiden Jokowi didampingi Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan Menko Maritim Indroyono Soesilo menjadi daya tarik sendiri bagi para investor yang berkunjung ke Istana Kepresidenan.
“Mereka senang diterima Presiden, Pak Menko. Kita lihat kalau mereka punya kekuatan dan kemampuan akan kita terima sendiri,” kata Jokowi saat ditemui wartawan seusai foto bersama di halaman Kantor Presiden, Jakarta Selasa (4/11/2014).
Namun kedatangan para investor saat ini masih sekedar mendengarkan presentasi dari Presiden sehingga belum ada komitmen untuk membangun sebuah proyek infrastruktur. Investor harus melakukan survei langsung mengenai potensi investasi di sejumlah daerah.
Presiden Jokowi menegaskan komitmen investasi akan disampaikan kepada publik ketika sudah mendekati direalisasi. “Nanti lah kalau sudah kira-kira mendekati itu, kita bicara. Kalau baru seperti ini saya enggak mau ngomong tinggi-tinggi,” ujarnya.
Namun, Presiden berharap pembangunan infrastruktur dipercepat dengan melibatkan investor karena kekuatan APBN tidak mencukupi. Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak ingin menunda terlalu lama.
“Kalau semakin ditunda akan semakin mahal, semakin naik harganya. Kita libatkan investor untuk masuk ke bidang-bidang itu, tapi bidang lain nanti dulu,” jelasnya.
Keinginan Jokowi ini seiring rencana kenaikan harga BBM dalam waktu dekat. Meskipun ditentang para politisi di DPR karena harga minyak dunia turun, pemerintah tetap bersikukuh menaikkan harga BBM. Salah satu alasannya adalah membuka ruang fiskal yang lebih besar di APBN. Seperti diketahui, subsidi BBM memakan porsi besar di APBN 2015 yang telah ditetapkan di ujung pemerintahan Presiden SBY.