SOLOPOS.COM - Joko Widodo (Dwi Prasetya/JIBI/Bisnis)
JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi enggan menanggapi rencana pemerintah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menarik subsidi bahan bakar minyak (BBM). “Kalau soal itu tanya pemerintah pusat,” kata Jokowi di Balai kota DKI Jakarta, Senin (17/6/2013).
Namun, Jokowi bersedia berkomentar terhadap bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang diusung SBY sebagai pengganti subsidi BBM itu. Ia mengaku tak suka dengan konsep bantuan langsung semacam itu karena dinilainya kerap tidak tepat sasaran.
Menurut mantan wali kota Solo, bantuan tersebut lebih baik diberikan kepada usaha produktif. “Saya sejak dulu kurang setuju dengan adanya bantuan langsung atau BLSM itu,” kata Jokowi.
Menurut dia, bantuan langsung yang diberikan kepada masyarakat secara kontan tidak mendidik. “Kalau diberi cash, memberikan pendidikan yang tidak baik kepada masyarakat,” katanya.
Bantuan kepada usaha-usaha produktif menurut Jokowi lebih bermanfaat dan lebih mendidik karena merangsang masyarakat untuk bekerja. “Efeknya lebih bagus kalau diberikan ke usaha-usaha yang produktif,” katanya.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin ini, menggelar rapat paripurna untuk membahas revisi UU APBN 2013. Tercantum sebagai salah satu klausul dalam UU baru yang lazim disebut APBN-P itu penghilangan subsidi BBM. Penghapusan subsidi itu tentu saja membuat harga BBM jenis premium dan solar naik. Premium yang semula Rp4.500 menjadi Rp6.500 sedangkan solar yang semula Rp4.500 menjadi Rp5.500.