SOLOPOS.COM - Gubernur Jateng Bibit Waluyo (dok)
SEMARANG--DPRD Jateng dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng berbeda pendapat dalam menyikapi rencana kenaikan bahan baker minyak (BBM) bersubsidi pada 1 April 2012.
Kalangan anggota DPRD Jateng secara tegas menyatakan penolakan terhadap kenaikan BBM tersebut, karena dinilai akan merugikan masyarakat kecil.Sementara Gubernur Jateng, Bibit Waluyo, mengatakan Pemprov mendukung kebijakan pemerintah menaikan harga BBB bersubsidi tersebut.
Ketua Komisi D DPRD Jateng, Rukma Setyabudi, mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi dipastikan memicu kenaikan sejumlah harga pokok dan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
”Menaikan BBM bukan kebijakan pro rakyat. Kami secara tegas menolak rencana kenaikan ini,” katanya di Semarang, Rabu (21/3/2012).
Penolakan juga diungkapkan, anggota Dewan Jateng dari Partai Gerindra, Dwi Yasmanto. Menurut dia, kenaikan harga BBM tak diiringi dengan kebijakan yang jelas akan membuat rakyat kecil yang menderita.
”Pemberian dana bantuan langsung tunai (BLT) sementara sebagai kompensasi kenaikan BBM kepada masyaraakt kecil bukan solusi terbaik,” ujar dia.
Gubernur Jateng, Bibit Waluyo, mengatakan pihaknya akan mengamankan kebijakan pemerintah pusat yang berencana menaikan harga BBM pada 1 April mendatang. ”Semua pihak agar berpikir postif dalam menyikapi kebijakan ini, sebab bila tak dinaikan anggaran APBN habis untuk subsidi BBM. Pemprov Jateng mendukung kenaikan BBM,” kata dia.
Bibit meminta kepada semua pihak tak emosional dalam menanggapi kebijakan pemerintah tersebut, karena yang akan rugi juga masyarakat. ”Untuk agar pemberian kompensasi BBM benar-benar diberikan kepada rakyat kecil,” ujar Gubernur.
Sementara aksi masyarakat menolak kenaikan BBM terus berlangsung di Semarang. Puluhan orang tergabung dalam Gerakan Pemuda Islam (GPI) menggelar demonstrasi menolak kenaikan BBM di depan kantor DPRD Jateng Jl Pahlawan, Kota Semarang.
