SOLOPOS.COM - Menko Polhukam Wiranto (tengah) mengusap wajahnya saat memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (26/9/2019). (Antara - M Risyal Hidayat)
Solopos.com, JAKARTA — Pimpinan Komisi III DPR menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto terkait kematian dua mahasiswa Universitas Halu Oleo saat demo di Kendari.
Kedua korban itu masing-masing bernama Randi, 21, dan Yusuf, 19, yang sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit terdekat. Randi meninggal dunia pada Kamis (26/9/2019), sedangkan Yusuf pada Jumat (27/9/2019).
“Kami selaku anggota Komisi Hukum DPR RI, meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menko Polhukam Wiranto karena terbukti gagal dalam melakukan antisipasi terhadap persoalan politik dan keamanan yang menjadi domain wilayah kerjanya,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Erma Ranik, dalam keterangan persnya, Jumat (27/9/2019).
Aksi demo terjadi di banyak tempat di Indonesia selain di Jakarta sejak Selasa (24/9/2019). Erma Ranik yang merupakan politikus asal Kalimantan Barat itu menilai kematian dua mahasiswa di Kendari tersebut sebagai kegagalan Menko Polhukam Wiranto dalam menangani kondisi.
Komisi III DPR juga meminta Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut, termasuk pelaku yang mengakibatkan tewasnya Randi dan Yusuf. Dia menegaskan Kapolri harus mencopot Kapolda Sulawesi Tenggara.
“Copot Kapolda Sulawesi Tenggara karena terbukti tidak profesional dalam menangani aksi demonstrasi,” kata Erma.
Lebih jauh dia menegaskan bahwa menangani aksi demo dan kritik terhadap pemerintah tidak boleh dilakukan dengan kekerasan dan represif. Cara itu perlu dihindari karena akan menimbulkan korban.
“Indonesia adalah negara demokrasi,” ujar politikus Partai Demokrat tersebut.