SOLOPOS.COM - Pj. Ketua Umum HMI, Muis Amiruddin (tiga dari kanan), memimpin rapat. (Dok. HMI)
Solopos.com, JAKARTA—Pengurus Besar (PB) HMI pimpinan Abdul Muis Amiruddin bakal menggelar demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/8/2021). Mereka akan mulai berdemonstrasi selepas tengah hari.
“Besok jadi aksi, lokasi dipusatkan di Istana,” kata Pejabat (Pj) Ketua Umum PB HMI Abdul Muis Amiruddin kepada wartawan, Kamis (5/8/2021).
Demonstrasi di Istana Negara akan dimulai dengan konvoi dari Sekretariat PB HMI, Jl Sultan Agung, Jakarta Selatan.
Baca Juga: Isapan Jempol Jokowi End Game Anarkistis
Baca Juga: Isapan Jempol Jokowi End Game Anarkistis
“Unjuk rasa kita start dari pukul 13.30 WIB menuju Istana Merdeka dengan konvoi. Total peserta aksi belum bisa kami pastikan, baru akan dikalkulasi di lapangan,” kata Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda PB HMI, Rich Hilman Bimantika.
Untuk demonstrasi HMI di luar Jakarta, bakal digelar di daerah masing-masing dan tidak perlu datang ke Jakarta.
Dalam surat instruksi tersebut, HMI kubu Muis menyatakan bahwa jelang dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin yang disambut krisis akibat Covid-19, pemerintahan Jokowi telah gagal dalam pemenuhan hak-hak warga Indonesia.
Mereka menyerukan aksi #AgustusMerdeka, isinya adalah kajian persoalan bangsa akibat kegagalan Jokowi-Ma’ruf, serta melakukan unjuk rasa serentak tanggal 6, 13, dan puncaknya pada 16 Agustus 2021.
Baca Juga: Pasca Lebaran, 800 Klaster Covid-19 Tersebar di Jakarta
Belakangan, ada pula tagar #JokowiGameOver selain #AgustusMerdeka.
Muis berjanji HMI akan menjaga protokol kesehatan pencegahan Covid-19. “Tentu yang pertama tetap menaati protokol kesehatan,” kata Muis.
Apa yang mereka kritik?
Pertama, kritik mereka ditujukan untuk penanganan Covid-19. Mereka menilai anggaran penanganan Covid-19 tidak transparan, kebijakan pemerintah membuat rakyat panik.
Kedua, HMI menilai terjadi pengkerdilan ruang sipil dan ancaman terhadap kebebasan akademik. Mereka mengkritik PP Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat, pembentukan polisi siber, kritik terhadap ancaman kebebasan akademik yang dialami BEM UI setelah melancarkan pernyataan Jokowi The King of Lip Service.
Ketiga, HMI mempertanyakan semangat antikorupsi Jokowi. Mereka mengkritik pelemahan KPK, berkurangnya performa KPK dalam OTT, hingga gagalnya penangkapan Harun Masiku.
Keempat, mereka mengkritik UU Cipta Kerja. Menurut mereka UU Cipta Kerja bukan obat mujarab problem investasi.
Obat mujarabnya adalah perbaikan terhadap penanganan korupsi, birokrasi, pemerintahan, dan infrastruktur yang tidak memadai.
Kelima, HMI mengkritik pelanggaran HAM dan rasisme, hingga kekerasan terhadap jurnalis. Mereka juga menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum dilaksanakan Jokowi.