SOLOPOS.COM - Ilustrasi uang tunai rupiah. (Nurul Hidayat/JIBI/Bisnis)
Kebijakan pemerintah tampaknya tidak akan melakukan pemekaran daerah melainkan memilih mengoptimalkan dana desa.
Solopos.com, JAKARTA – Pemerintah pusat lebih memprioritaskan optimalisasi penggunaan dana desa dibanding melakukan pemekaran daerah otonomi baru pada 2016.
Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan pemerintah tetap pada keputusannya untuk melakukan moratorium pemekaran daerah karena kondisi keuangan yang terbatas. Langkah yang ditempuh untuk mencapai pembangunan merata ialah memaksimalkan penggunaan dana yang sudah tersedia untuk daerah.
“Lebih baik kita fokus kepada peningkatan penggunaan dana desa, kabupaten, daripada membagi-bagi dulu pada dewasa ini,” katanya.
Proses pembentukkan daerah otonomi baru (DOB) harus didahului penyusunan peraturan pemerintah (PP) dan menentukan kriteria-kriteria daerah yang laik dimekarkan.
Saat ini, dia menegaskan, pemerintah dalam posisi hanya membahas kriteria daerah pemekaran dan mempersiapkan pembentukkan, bukan menyetujui adanya pemekaran tahun ini.
“Perubahan-perubahan [daerah] butuh biaya besar, sedangkan justru akibatnya biaya ke daerah nanti kurang,”katanya.