SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
<p><strong>Solopos.com, JAKARTA</strong> — Pemerintah mengaku serius memperbaiki neraca perdagangan Indonesia di mana impor melebihi ekspor sehingga melakukan upaya pengendalian impor, mulai menaikkan PPh Impor hingga mengendalikan impor bahan baku melalui aturan TKDN. Namun, impor beras tetap jalan.</p><p>Hal ini pula yang disinyalir menjadi penyebab <a href="http://news.solopos.com/read/20180904/496/937695/rupiah-terpuruk-artikel-faisal-basri-soroti-obral-kebijakan-impor" target="_blank" rel="noopener">rupiah rentan melemah</a> jika terjadi gejolak global. Pemerintah tetap memilih untuk melakukan impor beras meski upaya-upaya pengendalian impor guna memperbaiki defisit transaksi berjalan dilakukan. Sebelumnya, pemerintah sudah berkomitmen untuk melakukan impor beras sebesar 2 juta ton sampai akhir tahun guna menjaga ketahanan pangan nasional.</p><p>Pemerintah sebagaimana dikatakan Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden Denni Purbasari, beralasan tetap akan menjaga stabilitas harga pangan terutama beras yang menjadi faktor pemicu inflasi.</p><p>"Statistik menunjukkan 25% sampai 32% belanja keluarga miskin adalah untuk beras. Kita harus melindungi perut rakyat dengan menjaga stabilitas harga beras," urainya.</p><p>Dengan demikian, meski defisit neraca perdagangan salah satunya dipicu oleh impor beras, pemerintah tidak membatasi impor. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sudah siap untuk <a href="http://news.solopos.com/read/20180524/496/918117/170.000-ton-beras-impor-tahap-2-banjiri-pasar-indonesia" target="_blank" rel="noopener">mengimpor 2 juta ton beras</a> sampai dengan akhir tahun.</p><p>Denni melanjutkan kestabilan harga bahan pokok dilakukan dengan memastikan produksi dalam negeri optimal dan distribusi yang lancar. Jika cadangannya sempit, maka pemerintah harus melakukan impor beras.</p><p>“Namun, impor dilakukan pada waktu yang tepat, agar tidak mengganggu kesejahteraan petani kita,” ungkap Denni.</p><p><strong>Mentan Bilang Surplus Beras</strong></p><p>Sikap ini tidak sejalan dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang memastikan <a href="http://news.solopos.com/read/20180907/496/938493/mentan-indonesia-surplus-400000-ton-beras-akhir-tahun" target="_blank" rel="noopener">Indonesia akan surplus beras hingga 400.000 ton</a> pada November 2018 hingga Januari 2019. Keyakinan itu diungkapkan Amran walaupun biasanya masa tanam padi Juli – September 2018 diwarnai paceklik.</p><p>Menurut Amran, Kamis (7/9/2018) lalu, pihaknya telah menyiapkan beberapa infrastruktur mulai dari pembangunan irigasi di seluruh Indonesia seluas 3,4 juta hektare, pembangunan lumbung, hingga distribusi lebih dari 100.000 pompa air untuk memastikan masa tanam aman dari kekeringan. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan beras, pihaknya juga menambah luas areal tanam padi.</p><p>Kata dia, selama ini hasil produksi beras dari luas area tanam tidak mencukupi kebutuhan beras masyarakat. Misalnya, masa tanam Juli hingga September pada setiap tahun hanya mampu memenuhi separuh kebutuhan beras Indonesia. Pada masa tanam tersebut, biasanya luas lahan produksi adalah sebesar 500.000 hektar dengan potensi produksi 3 juta ton gabah. Namun, pada panen nantinya akan menghasilkan 1 juta ton beras.</p>